Ini Sikap 7 Partai Koalisi soal Perpanjangan Jabatan Jokowi

ADVERTISEMENT

Ini Sikap 7 Partai Koalisi soal Perpanjangan Jabatan Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Feb 2022 18:03 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat kembali setelah digaungkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 7 partai politik di koalisi Jokowi memberikan sikapnya soal wacana perpanjangan masa jabatan.

Dirangkum detikcom, Jumat (25/2/2022), PDI Perjuangan (PDIP) tegas menolak perpanjangan jabatan Jokowi melalui penundaan Pemilu 2024. Selain PKB dan PDIP, berikut ini sikap 7 partai koalisi Jokowi soal perpanjangan jabatan presiden.

1. PKB

Ketum PKB Cak Imin tegas mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh kontestasi pemilu.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).

Cak Imin mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.

"Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," imbuhnya.

2. PDIP

PDI Perjuangan menyatakan sikapnya terkait usulan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pelaksanaan pemilu tak memiliki landasan hukum yang kuat.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (24/2).

Hasto Kristiyanto menyebutkan konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, menurut dia, tak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu.

"Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ujarnya.

3. Golkar

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani di Kampung Libo Jaya menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," tambahnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan Video 'PKB-PAN Usul Pemilu Ditunda, Jokpro: Mending Jokowi 1 Periode Lagi':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT