.webp)
Isu penundaan Pemilu 2024 hingga membuat masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang muncul lagi. Padahal Jokowi sudah berulang kali menolak perpanjangan jabatan atau tiga periode. Akankah sikap Jokowi berubah?
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu muncul seiring dengan usulan amandemen UUD 1945 pada 2019. Isu itu kemudian bergulir di ranah publik dan menjadi polemik.
Presiden Jokowi kemudian buka suara. Dia mengaku menolak usulan jabatan presiden tiga periode. Dia merasa ada yang ingin menjerumuskan dirinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usulan itu menjerumuskan saya," kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12/2019).
Jokowi kembali menyatakan dia merupakan produk pemilihan presiden langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Atas dasar itu, dia menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
"Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujarnya.
Ingin Tampar Muka Jokowi
Dalam kesempatan terpisah, Jokowi juga menilai pihak yang memunculkan wacana itu hendak menampar mukanya. Dia menilai amandemen UUD tidak perlu dilakukan jika ujungnya malah membuat masa jabatan presiden diutak-atik.
"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.
Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk siapa yang dia maksud, tapi dia menyebut ada yang ingin menamparnya dan mencari muka kepadanya.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi.
Jokowi kembali menyatakan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengatakan isu itu sudah dijawabnya berulang kali dan sikapnya tak berubah.
"Saya kan udah bolak-balik jawab, mau jawab apa lagi?" kata Jokowi menjawab isu seputar presiden 3 periode dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Meski demikian, Jokowi menghormati demokrasi dan tidak melarang pendapat dan pernyataan-pernyataan yang berseliweran soal masa jabatan presiden di publik. Jokowi mengungkit sikapnya yang tidak memberangus tagar #2019GantiPresiden.
"Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan, nggak mungkin saya larang. Ini bagian dari demokratisasi. Wong yang hashtag #2019GantiPresiden saja saya nggak larang, masa ini saya ngelarang-larang orang beropini dan pendapat terkait aspirasi politis. Ya itu kan terserah mereka," kata Jokowi.
"Ada dari akar rumput, dari pihak kekuatan politik, misalnya mengusulkan itu. Biarkan saja. Yang penting kan saya sudah menolak. Sikap saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Gimana saya harus menjawab lagi," ujarnya.
Jokowi kemudian menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Dia menegaskan menolak usulan itu.
"Jawaban saya tetap sama saja," kata Jokowi.
Lihat juga video 'Jawaban Airlangga Saat Petani Sawit Minta Perpanjang Masa Jabatan Jokowi':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tak Ingin Langgar Konstitusi atas Nama Pandemi
Terbaru, Jokowi menyatakan tak pernah sedikit pun berpikir untuk melanggar konstitusi dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19. Jokowi memastikan keputusan pemerintah selalu didasari pertimbangan yang cermat.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri sidang pleno khusus penyampaian laporan MK 2021 seperti disiarkan virtual, Kamis (10/2/2022). Jokowi mulanya berbicara mengenai dinamika berkonstitusi yang berjalan dinamis selama 2 tahun pandemi COVID-19.
"Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional," kata Jokowi.
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Muncul Lagi
Wacana perpanjang masa jabatan Jokowi kembali muncul. Partai di koalisi pemerintahan Jokowi buka suara soal peluang implementasi wacana tersebut.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh kontestasi pemilu.
"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Cak Imin mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.
"Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," imbuhnya.
"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," sambungnya.
Dukungan Pemilu diundur kemudian datang dari Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia beralasan pemerintah perlu menangani berbagai sektor yang terdampak selama situasi pandemi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih sebesar 3-3,5 persen.
"Yang pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani. Yang kedua, yang kita ikuti, perekonomian yang belum baik, pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali secara utuh," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Dia menyinggung konflik militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, konflik tersebut berimbas pada harga minyak yang mempengaruhi perekonomian global ataupun dalam negeri. Dia juga menyebut biaya Pemilu 2024 yang mengalami kenaikan.
"Di balik itu, terakhir juga, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya Pak Jokowi ya, itu tinggi sekali. Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih," ujar dia.
