Anggota Komisi II DPR fraksi Gerindra Sodik Mudjahid meminta agar KPU untuk mengurangi masa kampanye yang diusulkan 120 hari. Sodik berharap agar KPU melakukan simulasi tahapan pemilu sehingga masa kampanye tak sampai 120 hari.
"Prinsipnya kita ingin semua semua langkah dan tahapan tereksekusi dan dengan berkualitas. Soal masa kampanye, memang masih ada perbedaan pendapat antara pikiran pemerintah dan umumnya fraksi di DPR vs KPU," kata Sodik kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).
Mengenai masa pemilu ini, Sodik mengatakan ada beberapa pertimbangan. Salah satunya mengurasi durasi masa kampanye yang dinilai 'rawan konflik'.
"Ada beberapa pertimbangan kami, mengurangi durasi masa 'rawan konflik' dan efisiensi energi waktu dana dan lain-lain," kata dia.
Oleh karena itu, Sodik meminta agar KPU melakukan simulasi ulang jadwal dan tahapan pemilu. Hal itu, kata Sodik, agar masa kampanye 120 hari itu bisa dikurangi.
"Atas dasar pikiran-pikiran tadi, maka Komisi II minta KPU untuk melakukan simulasi ulang jadwal dan tahapan, agar masa kampanye bisa dikurangi tanpa mengurangi eksekusi dan kualitas semua tahapan.
Hasil simulasi ulang akan dijadikan dasar kesepakatan penetapan durasi masa kampanye," kata dia.
Sodik mengatakan bahwa beragam pendapat fraksi di Komisi II mengenai masa kampanye ini. Namun demikian, dia meyakini semua fraksi akan setuju jika kampanye dilakukan 90 hari.
"Ya pendapat fraksi beragam ada 60, 90 dan ada juga yang 120. Tapi jika hasil simulasi aman, tampaknya semua fraksi akan setuju jika di 90 hari," jelasnya.
Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU akan tetap mengusulkan masa kampanye 120 hari. Ini berbeda dengan masa kampanye yang diusulkan pemerintah, yakni selama 90 hari.
"Pemerintah dan DPR ingin kampanye dipersingkat menjadi 90 hari. KPU mengusulkan 120 hari. Tentu KPU punya beberapa pertimbangan kenapa 120 hari," kata Ilham di Kantor KPU RI, Senin (14/2).
"Kampanye tidak hanya soal Kampanye saja. Tetapi persiapan KPU terkait dengan pencalonan nya, terkait dengan logistiknya, terkait dengan berbagai faktor lain sehingga KPU punya perhitungan kenapa kemudian kampanye 120 hari," imbuhnya.
(lir/knv)