Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI, Abdul Kadir Karding, mendesak pihak kepolisian menggunakan pendekatan humanis di Desa Wadas, Purworejo. Pendekatan humanis, menurut Karding, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal pembangunan.
"Aparat kepolisian perlu menyadari pentingnya pendekatan humanis dan profesional di lapangan. Ini penting untuk dalam upaya memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat," kata Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (11/2/2022).
"Sehingga apa pun alasan dan dinamika lapangan, polisi perlu menahan diri dan melakukan pendekatan yang humanis sesuai protap yang ada," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karding mendorong Polri mampu menerjemahkan perintah Presiden Jokowi dalam mengawal pembangunan infrastruktur. Politikus PKB ini menyebut Jokowi sosok yang tak suka dengan pendekatan kekerasan dan represif.
"Menurut saya, kepolisian harus mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Jokowi, terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur," ujarnya.
"Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur, namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," lanjut dia.
Karding mengingatkan kritik Jokowi terhadap Polri pada beberapa waktu lalu terkait kepolisian terlalu reaktif dalam menangani kasus mural.
"Salah satu acuannya adalah Presiden Jokowi pernah mengkritik kepolisian yang terlalu over-reactive dalam merespons kritik masyarakat kepadanya seperti dalam kasus Mural maupun demonstrasi saat ia melakukan kunjungan kerja ke masyarakat," ujar Karding.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sejumlah anggota Komisi III DPR sebelumnya turun langsung mengunjungi Desa Wadas seusai insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa.
Dalam kesempatan tersebut rombongan bertemu langsung dengan warga. Mereka menemui kelompok warga yang pro dengan penambangan kuari maupun warga yang menolak. Pertemuan itu digelar secara terpisah.
Desmond Junaidi Mahesa menyebut tiap warga punya hak untuk menerima ataupun menolak rencana penambangan kuari di desa tersebut.
"Tujuan kami ke sini, agar kami mengetahui secara adil permasalahan yang ada. Warga agar mendapatkan perlindungan yang sama antara yang pro maupun kontra," kata Desmond Junaidi Mahesa, Kamis (10/2).