Ngabalin Sindir Amnesty: Nanti Kucing Ketabrak di Rel, Tanggung Jawab Jokowi

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin — Ali Mochtar Ngabalin (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta -

Amnesty International Indonesia (AII) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyindir Amnesty International Indonesia.

"Jangan juga nanti kalau ada kucing ketabrak di rel kereta api Jokowi bertanggung jawab, atau ada orang yang ketabrak di pinggir perbatasan batas rel kereta api Jokowi yang dimintakan pertanggungjawaban," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).

Tak sampai di situ. Mantan anggota DPR RI itu menyebut anggapan bahwa Jokowi bertanggung jawab atas insiden di Desa Wadas justru merendahkan status Amnesty International.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau teman-teman harus tahu dan mengerti tentang apa yang terjadi di Desa Wadas, maka mestinya komisi ini bisa lebih teliti dengan baik supaya tahu dulu pokok permasalahannya. Supaya organisasi sehebat itu jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan yang membuat downgrade dia punya posisi, menurunkan dia punya statusnya yang bagus dikenal orang," ujar Ngabalin.

Ngabalin mempertanyakan apakah Amnesty International Indonesia tahu bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, utamanya polisi adalah melakukan pengamanan dan penegakan hukum.

"Kan yang dilakukan polisi itu perintah UUD 1945. Polisi itu sebagai institusi negara melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban masyarakat. Kan mereka hidup di negara Republik Indonesia. Jadi jangan juga kemudian membuat statement yang tidak memberikan pencerahan dan pendidikan pada masyarakat umum," ucap Ngabalin.

Kantor Staf Presiden (KSP), menurut Ngabalin, juga mengirim tim untuk mengecek langsung situasi dan kondisi di Desa Wadas. Ngabalin menyebut tugas tim KSP yakni mengumpulkan data dan menyerap masukan masyarakat.

"Kemudian mengambil data-data, memitigasi, kemudian membangun komunikasi dengan pihak-pihak, apa yang menjadi masalahan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi mereka tidak setuju, atau aspirasi-aspirasi apa yang tidak disalurkan," sebutnya.

Seperti halnya ucapan Menkpo Polhukam Mahfud Md, Ngabalin mengatakan kondisi di Desas Wadas sudah kondusif. Ngabalin menegaskan tak ada kekerasan dan tak ada letusan tembakan saat insiden di Wadas.

Simak juga video 'Jokowi: Pemerintah Tak Selalu Sependapat MK, Tapi Laksanakan Putusannya':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Justru dalam situasi begini, seluruh komponen bangsa, termasuk kawan-kawan dari Amnesty Internasional yang ada di Indonesia, bareng-bareng kita mengajak masyarakat untuk tenang, tidak terprovokasi dengan berbagai kabar negatif terkait dengan kondisi di sana," imbuhnya.

Amnesty International Indonesia sebelumnya angkat bicara terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. AII menyebut pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Desa Wadas.

"Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers yang diadakan oleh YLBHI melalui Zoom, Kamis (10/2).

Usman mengatakan AII sangat mempertanyakan kebijakan pengerahan pasukan ke Desa Wadas. Menurut Usman, kebijakan itu berlebihan.

"Kebijakan kekuatan pasukan keamanan ke Desa Wadas yang sangat berlebihan, dilihat dari jumlah satuan dari yang berseragam dan tidak berseragam, termasuk jenis kendaraan yang digunakan, kami menilai pengerahan pasukan itu berlebihan," kata Usman.

Halaman 1 2

Selanjutnya