.webp)
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Al Fath menyebut ada kabar polisi sempat dihalangi oleh diduga bukan warga Desa Wadas, Purworejo, saat akan ke Wadas. Rano mengingatkan agar dugaan provokator saat insiden Wadas dicek kebenarannya.
"Saya kira Polri sudah berusaha untuk persuasif dalam kasus ini. Bahkan kabarnya Bhabinkamtibmas sempat dihalangi saat akan sambang di desa itu dan beberapa orang pelakunya diduga kuat bukan warga Wadas," kata Rano Al Fath kepada wartawan, Jumat (11/2/2022).
Rano menyoroti perlunya mengecek dugaan provokator di balik gesekan yang terjadi di Wadas. Merujuk data dari Kepala Desa Wadas, dia menyebut sebanyak 350 dari 429 pemilik lahan sudah siap membebaskan tanahnya demi proyek tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sudah lebih dari 80% warga. Insiden kemarin itu terjadi karena adanya gesekan antara warga yang pro dan yang kontra terkait proyek Bendungan Bener. Nah, itu kita harus cek apakah ada provokator atau dalang di baliknya. Sementara Polri terus kedepankan upaya humanis dan dialogis," tutur Rano.
Rano meminta aparat penegak hukum memastikan adanya mekanisme pencegahan terjadinya tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat.
"Meminta agar aparat penegak hukum terkait bisa memastikan adanya mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat, baik yang pro dan yang kontra terhadap proyek Bendungan Bener," tuturnya.
"Pro dan kontra itu hal yang wajar, yang tidak bisa dibenarkan adalah adanya intimidasi atau ancaman-ancaman sampai jadi provokator untuk memecah belah warga. Saya optimis Polri dalam hal ini Polda Jateng siap mengawal dan melindungi warga," lanjut dia.
Sejumlah anggota Komisi III DPR sebelumnya turun langsung mengunjungi Desa Wadas usai insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa.
Simak video 'Komisi III DPR Tinjau Desa Wadas: Ini Bukan Proyek Strategi Nasional':
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Dalam kesempatan tersebut rombongan bertemu langsung dengan warga. Mereka menemui kelompok warga yang pro dengan penambangan kuari maupun warga yang menolak. Pertemuan itu digelar secara terpisah.
Desmond Junaidi Mahesa menyebut masing-masing warga punya hak untuk menerima maupun menolak rencana penambangan kuari di desa tersebut.
"Tujuan kami ke sini, agar kami mengetahui secara adil permasalahan yang ada. Warga agar mendapatkan perlindungan yang sama antara yang pro maupun kontra," kata Desmond Junaidi Mahesa, Kamis (10/2).
