.webp)
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto mengungkap aplikasi Binomo yang terjerat kasus dugaan investasi bodong memiliki server di luar negeri. Dia menyebut Binomo menggunakan jasa influencer di dalam negeri untuk melakukan pemasaran.
"Dengan menggunakan robot trading, servernya ada di luar negeri. Kemudian di dalam negeri menggunakan afiliator atau agen-agen, kemudian untuk pemasarannya mereka menggunakan influencer-influencer. Nah, inilah yang terjadi di Binomo yang sekarang sedang dilaporkan di Bareskrim," ujar Arief dalam podcast virtual seperti dikutip, Kamis (10/2/2022).
Arief mengatakan penanganan investasi bodong seperti aplikasi Binomo ini tidak cukup hanya dengan penyidikan saja. Menurutnya, masalah harus diselesaikan secara cepat dengan melakukan antisipasi dan pengawasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang perlu dipertanyakan adalah, kenapa sudah terjadi korban sedemikian banyak, kok baru kita tahu dan kita tahu setelah ada korban melaporkan," jelasnya.
Kemudian, Arief menjelaskan bahwa kasus penipuan berkedok investasi sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Mereka menggunakan skema Ponzi atau sistem pemberian keuntungan berjenjang bagi member-nya.
"Semuanya sebetulnya skema Ponzi, permainan uang semuanya. Itu adalah uang-uang dari investor yang diputar saja," tuturnya.
Arief mengatakan perputaran uang dilakukan oleh pelaku melalui perekrutan investor atau korban baru. Apabila sudah mengantongi cukup banyak uang, biasanya pelaku akan kabur.
"Ketika sudah cukup banyak, dibawa kabur," kata Arief.
Simak selengkapnya DPR minta influencer Binomo dijerat.
Lihat Video: Polisi: Pelaporan Kasus Binomo Masih Dalam Tahap Penyelidikan
DPR Minta Influencer Binomo Dijerat
Diketahui, kasus Binomo atau transaksi binary option yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah menuai perhatian publik. Kini suara datang dari DPR agar influencer Binomo juga dijerat.
Salah satu yang berkomentar mengenai kasus Binomo ini adalah anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto. Didik mengaku heran situs tersebut masih marak.
"Sangat memprihatinkan jika hingga saat ini, kasus penipuan berkedok investasi oleh pialang berjangka ilegal masih terus marak, padahal selain melanggar hukum, kegiatan ini sangat merugikan masyarakat," kata Didik kepada wartawan, Selasa (8/2).
Didik menyebut Bappebti telah menyatakan 58 situs berstatus ilegal sejak 2019, termasuk Binomo. Atas dasar hal itu, Didik menilai harus ada tindakan tegas bagi mereka yang masih mempopulerkannya.
"Standing legal dan rasionalnya adalah harus dilakukan penindakan hukum yang tegas dan terukur kepada para pialang berjangka ilegal yang masih terus melakukan operasi. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, menghindarkan kerugian yang diderita masyarakat, saya berharap polisi dan aparat penegak hukum tidak ragu-ragu untuk menindak para pelaku pelanggar hukum atau pelaku tindak kejahatan," ucapnya.
Didik meminta jangan ada toleransi terhadap mereka yang melakukan tindak ilegal. Menurutnya, Bappebti harus bersinergi dengan instansi terkait untuk pemberantasan.
"Jangan pernah menoleransi para pelaku tindak pidana, berantas yang ilegal. Jangan pernah melindungi para penipu dan melanggar hukum dengan alasan apa pun juga," ujarnya.
"Dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar lagi, sudah saatnya Bappebti bersinergi dengan OJK, PPATK, Bank Indonesia, dan Kepolisian agar bisa menertibkan, menutup, menghentikan semua modus, motif, dan perilaku para penipu yang berkedok di bawah investasi pialang berjangka yang ilegal," lanjut Didik.
Politikus Demokrat ini lantas berbicara Indra Kenz yang menurutnya termasuk dalam tindakan perbuatan melanggar hukum. Dia menilai Indra Kenz termasuk dalam tindakan penyebaran berita bohong.
"Jika penyebaran berita bohong atau hoax adalah tindak pidana, lantas apakah perbuatan yang melawan hukum atau melawan keputusan dan produk institusi pemerintah bukan tindak pidana? Mudah dan sederhana mencernanya," ujar Didik.
Menurutnya, situs Binomo sudah menjadi bukti cukup untuk dilakukan tindakan tegas terhadap Indra Kenz.
"Kita tahu situs Binomo.com dan Binomo.net dianggap entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi oleh Bappebti. Maka cukup bukti bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum yang tegas jika ada yang melawan keputusan tersebut," katanya.
Awal Mula Kasus
Delapan warga melaporkan aplikasi Binomo ke Bareskrim Polri. Mereka mengaku telah rugi Rp 2,4 miliar.
Laporan ini teregister dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM tertanggal 3 Februari 2022. Pengacara korban, Finsensius Mendrofa, menyebutkan sejumlah pasal yang dilaporkannya.
"Iya, kita baru saja ini dari SPKT Bareskrim Mabes Polri. Kita baru saja membuat laporan polisi terkait dengan binary option. Ini khususnya aplikasi Binomo kita di sini sebagai penasihat hukum para korban," kata Finsensius kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (3/2).
"Ini Pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, kemudian Pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu, dan 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta kalau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ya, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia," jelasnya.
Finsensius menyebut pihaknya melaporkan aplikasi Binomo, pemilik aplikasi serta afiliatornya. Ada juga public figure yang dilaporkan.
