ADVERTISEMENT

1 Tahun detik's Advocate

Dear detik's Advocate, Bagaimanakah SOP Bagi Polisi dalam Merazia?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 09 Feb 2022 08:44 WIB
Polisi menggelar razia motor berknalpot bising di kawasan Monas. Puluhan motor diketahui telah terjaring razia tersebut.
Ilustrasi razia polisi (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

UU memberikan mandat bagi Polri untuk menegakkan hukum, termasuk dalam bidang lalu lintas di jalan hingga merazia masyarakat. Lalu, apakah ada SOP bagi polisi dalam bertugas tersebut?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

Saya mewakili teman-teman akan menanyakan hal-hal yang sering kami jumpai.

Bolehkah polisi merazia dan menilang pelanggar lalu lintas apabila aturan-aturan dalam merazia/ operasi tidak sesuai SOP?

Terima kasih.

TW

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari advokat Eliadi Hulu.,SH. Nama Eliadi dikenal publik saat mengajukan judicial review UU Lalu Lintas dan Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban menyalakan lampu bagi pemotor di siang hari. Dalam permohonan itu, Eliadi Hulu menyentil Presiden Jokowi yang tidak menyalakan lampu saat memakai motor kala kampanye pada 2019 silam.

Berikut jawaban lengkap Eliadi Hulu:

Kewenangan kepolisian dalam merazia dan menilang masyarakat pelanggar lalu lintas diatur dalam Pasal 265 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas. Razia kendaraan ini antara lain meliputi pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, seperti:

-Surat Izin Mengemudi,
-Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
-Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
-Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itu, secara yuridis petugas kepolisian dapat melakukan razia lalu lintas dan dapat melakukan penilangan apabila surat-surat atau kelengkapan kendaraan bermotor tidak lengkap.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kepolisian dalam melakukan razia atau penilangan tidak sesuai SOP?

Menurut Pasal 15 PP 80/2012 tetang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa petugas kepolisian yang melakukan operasi (razia) wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.

Bilamana petugas kepolisian tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas maka razia tidak sah dan orang yang dirazia berhak menolak untuk diperiksa. Selain itu masyarakat berhak untuk meminta agar petugas kepolisian menujukan Surat Perintah Tugas tersebut.

Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa masyarakat berhak menolak dan mengingatkan petugas kepolisian apabila dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat orang yang diperiksa. Misalnya dibentak, disuruh push up, dipukuli, atau tidak diperlakukan selayaknya.

Selain itu jika petugas kepolisian melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di media dan orang yang diperiksa merasa bahwa perekaman tersebut merendahkan harkat dan martabatnya, maka orang yang diperiksa berhak untuk menolak direkam.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Tonton juga Video: Beredar Info Razia Masker, Polda Metro: Itu Hoax

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT