"Jadi itu yang kami maksudkan, Pak Johan Budi. Di (Revisi) Undang-Undang Narkotika nanti memang tidak boleh ada tafsiran yang sangat luwes," kata Yasonna dalam kesempatan yang sama.
Dia juga tak menepis laporan yang disampaikan Johan Budi terkait adanya 'bisnis' penentuan status jeratan tersebut. Menurutnya, permasalahan penegakan hukum terkait itu akan diatur dalam RUU Narkotika.
 Yasonna Laoly (Dok. Kemenkumham) |
"Saya harus mengatakan ini, ya, ada 'bandar' yang di-'pemakai'-kan, ada 'pemakai' yang di-'bandar'-kan," ujarnya.
"Ini persoalan yang sangat klasik kita dengar. Makanya saya bersyukur sudah bisa masuk sekarang RUU Narkotika. Mudah-mudahan ini jadi bagian, paling tidak ini jadi solusi buat kita menahan itu," kata Ketua DPP PDIP itu.
Dia melanjutkan, dalam RUU Narkotika, akan ada tim asesmen yang akan menyatakan apakah napi narkoba ditetapkan menjalani rehabilitasi atau terancam penjara. Dia mengatakan hal tersebut akan diatur secara jelas di pasal-pasal RUU itu.
"Nanti kalau di undang-undang yang sekarang nanti pakai tim, Pak. Ini nanti tim asesmen yang menyatakan ini direhab, yang ini masuk ini. Tapi dalam pasal harus tegas," imbuh dia.
(fca/rfs)
