ADVERTISEMENT

Yasonna Dorong Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Dituntaskan

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Rabu, 02 Feb 2022 11:32 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno bertemu Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta.
Foto: Menkumham Yasonna Laoly (Dok. Kemenparekraf)
Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR RI agar proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat segera diselesaikan. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sendiri ditandatangani Yasonna dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam.

Yasonna menjelaskan, walaupun perjanjian ekstradisi itu ditandatangani bersamaan dengan perjanjian Flight Information Region (FIR) dan Defense Cooperation Agreement (DCA), namun masing-masing perjanjian tetap memiliki alur negosiasi dan proses ratifikasinya sendiri. Yasonna menekankan betapa pentingnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

"Pemerintah akan mendorong percepatan proses ratifikasi dan kami percaya bahwa seluruh pihak terkait akan memiliki pandangan yang sama, mengingat besarnya manfaat yang akan kita peroleh dalam upaya mengejar pelaku tindak pidana," ujar Yasonna dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Yasonna mengungkapkan Indonesia selama ini kesulitan menangkap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura. Pasalnya, tidak ada perjanjian bilateral dengan Singapura.

"Perlu dipahami bahwa selama ini, upaya memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura maupun transit di Singapura, kandas karena tidak adanya perjanjian bilateral," tuturnya.

Perjanjian ekstradisi pada prinsipnya adalah perjanjian yang mengatur tata cara penyerahan seseorang yang disangkakan atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana oleh suatu negara, kepada negara yang meminta penyerahan. Bentuk kejahatan yang disepakati untuk dapat dijadikan dasar ekstradisi juga diatur dalam perjanjian tersebut.

Sesuai hasil kesepakatan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura mencakup 31 tindak pidana, antara lain tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme, hingga korupsi. Tidak hanya itu, perjanjian ini juga bersifat dinamis karena kedua negara sepakat untuk menggunakan prinsip open ended dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Hal ini merupakan upaya untuk mengantisipasi kejahatan lainnya di masa mendatang yang disepakati kedua pihak, sehingga mekanisme ekstradisi dapat tetap dilaksanakan. Selain itu, dengan memanfaatkan ketentuan retroaktif yang diperpanjang menjadi 18 tahun, ekstradisi masih dapat dimohonkan untuk mereka yang melakukan tindak pidana tersebut di masa lampau.

Simak video 'Kesepakatan-kesepakatan RI-Singapura: FIR Sampai Ekstradisi':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT