ADVERTISEMENT

Johan Budi Singgung Bisnis 'Mau Rehab Apa Penjara', Ini Respons Yasonna

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 02 Feb 2022 15:42 WIB
Jubir Presiden Johan Budi
Johan Budi (Andhika/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi, mendapat laporan adanya penegak hukum yang 'main' kewenangan terkait kasus narkotika. Johan menyebut penegak hukum diduga menyediakan opsi 'mau rehab atau penjara' terhadap orang yang terjerat kasus narkotika.

"Jadi persoalannya itu ada perbedaan persepsi menurut saya ya antara penegak hukum apakah itu polisi, BNN, yang kena imbas itu adalah lapas. Kita paham, Pak, 'pengguna' itu banyak yang dari kalangan tidak berpunya. Ini kan ada multitafsir ya di Pasal 17 mengenai pengguna itu, nah itu harus disamakan persepsi ini. Jangan-jangan, saya menduga, Pak Menteri, ini saya pernah dapat laporan jadi itu dibisniskan, Pak," kata Johan Budi dalam rapat kerja Komisi III bersama Menkumham Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

"Pak Menteri pernah mendengar itu nggak? 'Jadi kamu mau direhab atau mau dipenjara'. Itu ada, oknum tentu saja. Itu ada yang membisniskan gitu," lanjut Johan.

Johan mengatakan hal itu merugikan narapidana dengan kemampuan ekonomi yang kecil. Sebab, menurut Johan, jika narapidana tak mampu 'membayar' tawaran aparat, lantas akan terancam penjara.

"Ini kan kalau yang nggak punya kasihan, Pak. Kalau nggak bisa bayar, dia masuk penjara. Ada, itu ada. Pak Menteri jangan ngomong nggak ada. Itu ada, terjadi itu," katanya.

Legislator PDIP itu mendorong agar Kemenkumham dapat mencegah perbedaan persepsi oleh penegak hukum terkait penentuan 'bandar' atau 'pengguna' narkoba. Menurut Johan, hal itu perlu diatur dalam payung hukum.

"Maksud saya, itu dikunci oleh payung hukum, Pak, yang tidak memungkinkan penegak hukum itu menafsirkan berbeda, apakah itu polisi, jaksa, maupun hakimnya," kata Johan.

Yasonna menanggapi laporan yang disampaikan Johan Budi tersebut. Dia mengatakan pihaknya menyoroti permasalahan tersebut, termasuk pengaturannya di dalam Revisi Undang-undang (RUU) Narkotika.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT