ADVERTISEMENT

Pro-Kontra Mengemuka Buntut Hikmahanto Bicara RI Dikecoh Singapura

Tim detikcom - detikNews
Senin, 31 Jan 2022 21:36 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong
Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan penandatanganan sejumlah perjanjian, salah satunya soal FIR. (Dok. Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Pro-kontra penandatanganan perjanjian penataan ruang udara atau flight information region (FIR) antara Indonesia dan Singapura mengemuka. Pro-kontra muncul usai guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menyebut pemerintah RI dikecoh.

Hikmahanto menyebut pemerintah Singapura cerdik dalam menegosiasikan perjanjian FIR dengan RI. Atas dasar apa Hikmahanto berasumsi demikian.

"Ternyata Singapura sangat cerdik dalam menegosiasikan Perjanjian FIR sehingga para negosiator Indonesia terkecoh," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (30/1/2022).

Dalam perjanjian FIR yang diteken kedua belah pihak pekan lalu, diatur bahwasanya penataan ruang udara untuk ketinggian 0-37 ribu kaki didelegasikan kepada otoritas Singapura. Rentang ketinggian 0-37 ribu kaki itu justru yang paling krusial.

Sebab, dengan pengelolaan pada ketinggian 0-37 ribu kaki, pesawat udara mancanegara akan melakukan pendaratan dan lepas landas di Bandar Udara Changi.

"Boleh saja Indonesia berbangga bahwa pengelolaan FIR telah berhasil diambil alih oleh Indonesia setelah berpuluh-puluh tahun berjuang. Namun dalam kenyataannya Singapura masih tetap sebagai pihak pengelola karena mendapat pendelegasian," papar Hikmahanto.

Dan dalam perjanjian FIR ini, Hikmahanto menyebut Indonesia dua kali terkecoh. Yang kedua, karena Singapura memaketkan perjanjian FIR dengan perjanjian pertahanan.

Mengapa demikian? Hikmahanto meyakini , Singapura akan mensyaratkan pada Indonesia untuk melakukan secara bersamaan pertukaran dokumen ratifikasi kedua perjanjian sekaligus. Bila hanya salah satu, Singapura tidak akan menyerahkan dokumen ratifikasi dan karenanya perjanjian tidak akan efektif berlaku.

"Singapura berkalkulasi perjanjian pertahanan tidak akan diratifikasi oleh DPR, mengingat menjadi sumber kontroversi pada tahun 2007 sehingga tidak pernah dilakukan ratifikasi," ujar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Bandung itu.

Pemaparan Hikmahanto tersebutlah yang memunculkan pro dan kontra. Simak di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT