KPK: Dana PEN Koltim Diajukan Rp 350 M, Realisasi Rp 150 M

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 19:47 WIB
Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Riau, Rizky Rahmatullah saat jumpa pers di KPK
Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) (Wilda/detikcom)
Jakarta -

KPK mengatakan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp 350 miliar. Namun pada kenyataannya, dana PEN itu hanya disetujui Rp 150 miliar.

"Karena ketika pengajuan ini masuk, ini masih ada diskusinya. Mengajukan Rp 350 juta, kemudian yang disetujui adalah sekitar Rp 150 juta," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2022).

Karyoto menerangkan pengajuan ini kemudian disetujui oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kala itu, yakni M Ardian Noervianto. Ardian membubuhkan paraf dalam dana PEN itu pada draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

"Jadi memang keterlibatan misal atasan-atasannya tidak kelihatan-kelihatan, karena hanya sebuah surat dan yang bersangkutan membubuhkan parafnya di situ," ungkapnya.

Ardian pun meminta imbalan 3 persen dari pengajuan dana PEN sebesar Rp 350 miliar itu, yang jika dihitung maka sekitar Rp 10 miliar lebih. Namun, menurut KPK, suap itu baru terealisasi sekitar Rp 2 miliar.

"Tersangka MAN diduga meminta adanya pemberian kompensasi atas peran yang dilakukannya dengan meminta sejumlah uang yaitu 3% secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman," kata dia.

"Tersangka AMN memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank milik tersangka LMSA," ucap Karyoto.

Dari uang suap yang diterima Rp 2 miliar itu, Ardian bagikan ke Laode M Syukur Akbar (LMSA) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Uang yang dibagikan sebesar Rp 500 juta.

"Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar SGD 131.000 setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan tersangka LMSA menerima sebesar Rp 500 juta," imbuhnya.

Dalam perkara ini, ada 3 tersangka, termasuk Ardian yang dijerat, yaitu:

1. Andi Merya Nur (AMN) Bupati Kolaka Timur Periode 2021-2026
2. M Ardian Noervianto (MAN) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Periode Juli 2020-November 2021
3. Laode M Syukur Akbar (LMSA) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

Andi Merya pun dijerat sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Ardian dan Laode dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Simak juga video 'Bantahan Airlangga soal Dana PEN untuk IKN: Anggaran dari PUPR':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/lir)