Jejak Kelam Bupati Koltim: Disidang Perkara Suap, Kini Tersangka Kasus PEN

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 18:03 WIB
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, yang terjerat OTT KPK akan diterbangkan ke Jakarta. Usai diperiksa di Polda Sultra, dia dibawa ke Bandara Halu Oleo. (Antara Foto)
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur saat di OTT KPK yang memakai kerudung. (Antara Foto)
Jakarta -

Andi Merya Nur sungguh terlalu. Bupati Kolaka Timur (Koltim) itu masih menjalani sidang perkara pemberian suap di saat KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka lagi.

Bupati Koltim yang baru dilantik pada Juni 2021 itu ditangkap KPK pada Selasa, 21 September 2021. Andi Merya lalu dijerat sebagai tersangka penerima suap dari Anzarullah sebagai Kepala BPBD Koltim. Andi Merya diduga menerima Rp 250 juta dari Anzarullah.

Konstruksi Kasus

Sekitar Maret-Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah mengajukan proposal dana hibah ke BNPB, yaitu dana rehabilitasi dan rekonstruksi serta dana siap pakai. Lalu pada September 2021, keduanya terbang ke Jakarta untuk memaparkan proposal itu di kantor BNPB.

Hasilnya, Pemkab Koltim mendapatkan hibah relokasi dan rekonstruksi Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai Rp 12,1 miliar. Menindaklanjutinya, Anzarullah meminta Andi Merya mempercayakan kepadanya perihal proyek-proyek pekerjaan yang menggunakan dana hibah itu.

Proyek yang dikerjakan adalah:
- Paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan jembatan 2 unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta
- Paket belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp 175 juta

Untuk pekerjaan itu disepakati Andi Merya mendapatkan fee 30 persen. Sebagai realisasinya, Andi Merya meminta Rp 250 juta untuk 2 proyek itu.

"AZR (Anzarullah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta lebih dahulu kepada AMN (Andi Merya Nur) dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (22/9).

Belakangan, perkara ini disidangkan pada Selasa, 25 Januari 2022, di Pengadilan Negeri Kendari. Andi Merya didakwa dengan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Perkara Baru Terkait Dana PEN

Tak lama kemudian, KPK menetapkan Andi Merya sebagai tersangka lagi. Dia diduga menyuap mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) M Ardian Noervianto.

Andi Merya dan Ardian ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ada nama Laode M Syukur Akbar sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna dijerat sebagai tersangka. KPK menduga Laode M Syukur sebagai pihak yang mengenalkan Andi Merya dengan Ardian.

Awalnya dalam perkara ini Andi Merya meminta bantuan Ardian terkait permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar. Ardian pun meminta imbalan 3 persen dari nilai pengajuan, yaitu Rp 350 miliar yang apabila dihitung maka sekitar Rp 10,5 miliar. Namun menurut KPK, suap itu baru terealisasi sekitar Rp 2 miliar.

"Sekitar Mei 2021, tersangka LMSA (Laode M Syukur Akbar) mempertemukan tersangka AMN (Andi Merya Nur) dengan tersangka MAN (M Ardian Noervianto) di kantor Kemendagri, Jakarta dan tersangka AMN mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar tersangka MAN mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Tersangka AMN memenuhi keinginan tersangka MAN lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank milik tersangka LMSA," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Kamis (27/1/2022).

"Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian di mana tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar SGD 131.000 setara dengan Rp 1,5 miliar yang diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan tersangka LMSA menerima sebesar Rp 500 juta," imbuhnya.

Karyoto menyebut Ardian pun memproses permohonan peminjaman dana PEN itu. Ardian membubuhkan paraf pada draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Andi Merya pun dijerat sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Ardian dan Laode dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(dhn/tor)