.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 dipersingkat. Dia mengatakan masa kampanye Pemilu 2024 bisa meniru durasi kampanye Pemilu 1999 dan 2004.
"Jadi kampanye itu untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar dari partai politik dan juga calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga PDI Perjuangan dengan gagasan yang disampaikan untuk mengikuti masa kampanye seperti 1999 dan 2004 itu kami berikan dukungan," kata Hasto di DPP PDIP, Kamis (27/1/2022).
"Jadi kalau ada hal yang baik di Pemilu 1999 dan 2004 kenapa itu tidak kita terapkan untuk 2024 yang akan datang," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menilai masa kampanye yang panjang hanya membuang-buang biaya. Apalagi, katanya, Pemilu kemungkinan digelar dalam suasana pandemi Corona.
"Ya ini kan masih di masa pandemi. Masa kampanye yang panjang hanya membuang-buang biaya, menciptakan risiko-risiko politik, yang tidak perlu," ujar Hasto.
Hasto mengatakan masa kampanye yang dipersingkat akan menghemat biaya. Menurut Hasto, semua pihak harus fokus membantu rakyat menghadapi pandemi.
"Karena dengan waktu kampanye yang dipersingkat akan menghemat biaya juga, dan kita akan fokus membantu rakyat menghadapi pandemi," jelas Hasto.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada 27 November 2024. Namun, program dan jadwal tahapan pemilu belum ditetapkan karena masih ada sejumlah pandangan berbeda, terutama terkait masa kampanye.
KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari, yakni mulai 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024. Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Komisi II DPR dan Mendagri pada Senin (24/1).
"Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023 sampe 11 Februari 2024," kata Ketua KPU Ilham Saputra, dalam rapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Sementara itu, pemerintah menilai usulan masa kampanye KPU terlalu lama. Mendagri Tito Karnavian mengatakan masa kampanye cukup 3 bulan.
"Kemudian mengenai masa kampanye yang diusulkan oleh KPU selama 120 hari kami berpendapat maksimal 90 hari atau 3 bulan sudah cukup kami kira," kata Tito.
"Masyarakat juga tidak lama terbelah, dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun social media jarinya, kami kira ini waktunya cukup," lanjutnya.
Simak video 'KPU-Pemerintah Sepakat Pemungutan Suara Pemilu pada 14 Februari 2024':
