Pengacara Tuding Proses Hukum Haris Azhar-Fatia Hanya Ikuti Selera Luhut

Karin Nur Secha - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 14:09 WIB
Tim advokasi Haris Azhar dan Fatia (Karin-detikcom)
Tim Advokasi Haris Azhar dan Fatia (Karin/detikcom)
Jakarta -

Tim Advokasi Bersihkan Indonesia telah mengajukan surat ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permohonan rekomendasi agar menghentikan penyidikan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka menuding jika kasus tersebut hanya mengikuti kemauan dari Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai sekarang, yang ada adalah mengikuti selera Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau dia katakan deadlock ya deadlock. Padahal nggak pernah ada mediasi," kata kuasa hukum Haris Azhar, Muhammad Al Ayyubi Harahap, di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).

Dia menyebutkan, dalam proses kasus kliennya itu, tidak pernah ada mediasi yang dilakukan. Artinya, menurut dia, terdapat pelanggaran dari surat telegram yang dikeluarkan Kapolri.

"Dan kesimpulannya adalah memang ini bukan peristiwa pidana dan ini jelas bahwa penegakan hukum ini pada Haris dan Fatia adalah proses hukum yang dipaksakan dan kriminalisasi, begitu intinya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rizaldi, juga menyatakan kliennya dipanggil paksa oleh pihak kepolisian. Sebab, kasus tersebut secara tiba-tiba naik ke penyidikan dan penyidik menyimpulkan terdapat tindak pidana.

"Menurut kami, ini tidak ada sama sekali peristiwa pidananya karena yang disampaikan Fatia dan Haris merupakan ekspresi warga negara yang intinya memberikan pengawasan terhadap pejabat publik yang diduga terdapat konflik kepentingan bisnis," ujar Andi.

"Sebetulnya, kalau dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan kepada Fatia dan Haris berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik. Dan lagi-lagi apa yang disampaikan mereka murni pengungkapan dari hasil riset kajian yg dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengarah adanya dugaan konflik kepentingan bisnis," sambungnya.