Soroti UU IKN, HNW: Pembahasannya Belum Buka Partisipasi Masyarakat Luas

Erika Dyah - detikNews
Sabtu, 22 Jan 2022 16:45 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pemindahan Ibu Kota Negara merupakan suatu hal yang sangat krusial. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan eksistensi dan masa depan seluruh warga bangsa NKRI dan tak hanya menyangkut sebagian elit politik di Jakarta saja.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar proses pembuatan dan pengujian keputusannya juga melibatkan sebanyak-banyaknya komponen rakyat Indonesia. Salah satunya, melalui referendum (jajak pendapat) rakyat Indonesia.

Menurut HNW, penggunaan referendum dalam menentukan pemindahan ibu kota negara merupakan wujud nyata membuka peluang partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Sebagaimana ketentuan dasar yang tercantum dalam Pasal 96 UU no 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

"Saya menyayangkan RUU Ibu Kota Negara yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR, tetapi dalam proses pembahasannya belum membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam UU," ungkap HNW dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022)

Dalam keterangan persnya pada Rabu (19/1), ia menyebutkan banyak kritik mengenai UU ini dari para pakar dan tokoh senior, seperti Prof Emil Salim, Rizal Ramli, Didiek J Rahbini, hingga Faisal Basri. Selain itu, kritik juga datang dari Walhi, IAI, dan bahkan muncul penolakan dari masyarakat pasca RUU tersebut disetujui.

Lebih lanjut, ia mengungkap pasca satu hari disetujuinya RUU tersebut oleh DPR, suara penolakan terbuka justru datang dari Kalimantan Timur. HNW menerangkan, masyarakat di Provinsi IKN baru ini menyampaikan penolakan terhadap UU IKN dengan membentuk Koalisi Masyarakat Kaltim.

Diketahui, koalisi ini terdiri dari Walhi Kaltim, LBH Samarinda, dan Jatam Kaltim yang menolak UU IKN karena mereka merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup maupun akses untuk bisa berpartisipasi sebagaimana hak itu diberikan oleh UU.

"Wajar mereka menyampaikan sikapnya termasuk bila masyarakat akan melakukan referendum, yang tentu saja referendum yang dimaksud di sini adalah Referendum secara umum yang pengertiannya disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai wujud partisipasi publik dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," jelas HNW.

"Dan referendum jenis itu bukanlah Referendum untuk ubah UUD 1945, karena referendum jenis itu sudah dihapuskan oleh TAP MPR no VIII/1998, dan UU No 6 Tahun 1999," imbuhnya.

HNW menjelaskan bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna referendum secara umum adalah 'penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya. Bukan hanya diputuskan oleh rapat atau parlemen. Tapi penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)'.

Ia menambahkan usulan referendum ini telah disampaikannya dalam Public Expose RUU IKN yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI pada Selasa (18/1) lalu.

Ia menegaskan referendum juga penting untuk menjawab permintaan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, Jokowi pernah meminta izin kepada Rakyat Indonesia (bukan sekadar wakil Rakyat Indonesia) untuk memindahkan ibu kota dalam pidato kenegaraan di MPR.

Faktanya, setelah permohonan izin tersebut hingga disahkannya UU oleh DPR, sekalipun ditolak oleh PKS, belum ada jawaban dari Rakyat Indonesia terkait izin tersebut. HNW mengatakan jawaban terhadap permohonan izin ini perlu dipastikan baik secara etika (menjawab permohonan izin), maupun demokrasi konstitusional di mana UUD NRI 1945 (pasal 1 ayat 2) yang dengan jelas menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Upaya meminta jawaban atau pandangan dari rakyat Indonesia, kata HNW, dapat membuat keputusan memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota negara semakin memenuhi tata krama dan memiliki legitimasi.

"Ini wajar dilakukan, agar suatu kebijakan sekelas pemindahan Ibu Kota Negara bisa berlaku dengan elegan, karena rakyat telah dihormati haknya, dan secara 'legowo' telah menyampaikan pendapatnya. Sehingga apabila ditolak oleh mayoritas rakyat, dan apalagi bila MK mengabulkan judicial review soal IKN ini, maka seharusnya Pemerintah dan DPR secara legowo, mengoreksi dan tidak melanjutkannya," terangnya.

Aspirasi soal IKN

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini mengaku dirinya juga mendapat banyak aspirasi penolakan terhadap RUU IKN dan pemindahan Ibu Kota. HNW mengungkap aspirasi ini disampaikan langsung oleh masyarakat saat dirinya melakukan kegiatan reses DPR RI untuk bertemu dengan konstituen di dapilnya.

"Suara-suara itu disampaikan langsung kepada saya, baik dari para tokoh maupun masyarakat biasa. Mereka tidak sepakat dengan RUU IKN dan perpindahan ibu kota ini. Aspirasi penolakan tersebut juga disampaikan oleh sebagian konstituen dari Luar Negeri," tutur HNW.

Ia menjelaskan beberapa negara seperti Australia, Myanmar, dan Malaysia juga sudah memindahkan ibu kotanya. Namun, ia mengatakan perpindahan ini tidak dilakukan saat ekonomi negara sedang berat dengan utangnya, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti yang terjadi dalam program pemindahan Ibu Kota di Indonesia.

"Hal yang juga menjadi alasan mengapa PKS menolak RUU IKN, walaupun menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak. Itu semua karena PKS mementingkan agar Presiden Jokowi memberlakukan asas prioritas dengan terlebih dahulu merealisasikan janji-janji kampanyenya saat jadi capres, karena pemindahan ibu kota tidak ada dalam UU RPJP maupun dalam janji kampanye Jokowi saat pilpres," tambahnya.

HNW menambahkan berlanjutnya COVID-19 dan makin bertambahnya utang negara juga semestinya menjadi prioritas Negara agar anggaran yang ada dimaksimalkan untuk membantu rakyat dalam mengatasi COVID-19 dan dampak-dampak ekonominya.

"Bukan untuk memindahkan atau membangun ibu kota negara yang tidak ada dalam janji/program kampanye pilpres, dan bukan prioritas keperluan rakyat," lanjutnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR sungguh-sungguh mengambil pelajaran dari permasalahan pembahasan RUU Cipta Kerja sebelumnya.

Namun, ia menilai RUU IKN jadi mirip seperti RUU Cipta Kerja yang pembahasannya dilakukan dengan minim partisipasi publik dan berlaku dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan, tidak seperti dinafikan oleh salah satu anggota Pansus IKN, menurut Wakil Ketua DPR Sufi Dasco, sebagaimana dikutip oleh banyak media nasional, Pansus RUU IKN juga tetap menyelenggarakan rapat sekalipun di masa reses.

"MK menyatakan RUU Cipta Kerja itu sebagai inkonstitusional bersyarat, karena tidak memaksimalkan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya, sebagaimana aturannya sangat jelas disebutkan dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan kali ini terulang kembali dalam pembahasan RUU IKN," katanya.

Menurutnya, wajar bila ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya untuk didengar dan partisipasinya belum terpenuhi untuk mengajukan peninjauan (judicial review) ke MK sebagai hak konstitusionalnya.

"Saya menghormati hak konstitusional warga terkait partisipasi, atau gelar jajak pendapat dengan referendum, maupun mengajukan peninjauan (judicial review) ke MK. Dan berharap agar seluruh mekanisme yang dibenarkan oleh UU maupun UUD untuk dapat dipergunakan, sehingga terkait dengan ibu kota negara ini (pindah maupun tidaknya) agar betul-betul mendapatkan kelegowoan dan legitimasi yang kuat dari rakyat Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)