Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting menuding pihak kepolisian kecolongan soal kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Polda Sumut pun angkat bicara.
"Saya pikir justru ini adalah hal yang harus kita sikapi bersama, tidak bisa serta merta juga kemudian hal itu mengatakan bahwa kecolongan pihak kepolisian," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Selasa (25/1/2022).
Hadi mengatakan pengawasan itu bukan hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, semua pihak wajib melakukan pengawasan tersebut.
"Pengawasan itu bukan hanya dari pihak kepolisian, semua kita, stakeholder terkait, DPRD, pemerintah daerah, stakeholder terkait seperti BNNP, ya wajib kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak langsung menunjuk ke siapa karena itu butuh pemikiran secara komprehensif semua sektor, semua stakeholder," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengomentari kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Baskami menilai kepolisian kecolongan.
"Iya kebobolanlah. Diusut itu kenapa bisa begitu," kata Baskami kepada wartawan, Selasa (25/1).
Baskami mengatakan kebobolan terjadi karena kerangkeng manusia itu sudah ada 10 tahun. Kerangkeng itu pun tidak memiliki izin.
"Itu kan juga harus kita ketahui siapa yang terlibat di belakang itu semua. Ya mana pula boleh sekian tahun dikerangkeng masak nggak tahu, sebenarnya apa," tuturnya.
Baskami kemudian mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini. Dia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
"Ini perlu diusut, itu aja. Sampai sekian lama terjadi begitu. Kita nggak menuduh aparat ikut terlibat, itu perlu diusut tuntas supaya jangan terulang kembali," jelasnya.
Selanjutnya, awal mula kerangkeng manusia itu ditemukan...
Simak Video 'Heboh Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat':
(dhm/drg)