Kasus Faktur Pajak Fiktif, Hukuman Dirut di Kaltim Ini Diperberat

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 14:42 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda, Kalimantan TImur (Kaltim), memperberat hukuman M Noor dalam kasus faktor pajak fiktif. Hukuman Dirut sebuah perusahaan minyak itu diubah dari 2 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara.

Hal itu sebagaimana dilansir website PT Samarinda, Senin (24/1/2022). Di mana kasus bermula saat perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM) melakukan rekayasa faktur pajak fiktif kurun 2013-2015. Akibat hal tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 6,5 miliar. Akhirnya M Noor diproses secara hukum hingga pengadilan.

Pada 17 November 2021, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada M Noor. Selain itu, PN Samarinda juga menjatuhkan denda Rp 8,7 miliar. Bila tidak maka hartanya disita dan dilelang. Bila hasil lelangnya tidak menutupi kerugian negara, maka dijatuhi hukuman 2 bulan kurungan.

Atas vonis itu, M Noor dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Bukannya diringankan, malah hukumannya diperberat.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman oleh karena itu denganpidana penjara selama3 tahun," kata ketua majelis Sinung Hermawan.

Duduk sebagai anggota Surya Yulie Hartanti dan Albertus Usada. Majelis juga menjatuhkan denda kepada M Noor dua kali lipat dari pajak terutang. Alasan memperberat hukuman karena M Noor pernah dipidana dan tidak mengakui perbuatannya.

"Pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044," ujar majelis.

Perhitungan Rp 8,7 miliar diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sejumlah Rp 6,5 miliar dikurangi dengan fee/upah berdasarkan kesepakatan kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan yang telah dilakukan oleh saksi Heri Susanto Bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp 2,1 miliar. Sehingga menjadi Rp 6.526.706.305,00 - Rp 2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522.

"Apabila terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 bulan," beber majelis.

Majelis tinggi menilai cara melakukan perbuatan Terdakwa yang menerbitkan, menggunakan, dan mengkreditkan faktur pajak masukan pajak 2013-2015 yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah merugikan pendapatan negara mencapai Rp 4,3 miliar.

"Dilakukan bersama dengan saksi dan dilakukan secara berlanjut (voortgezette handeling) dalam rentang waktu tiga tahun pajak (2013 - 2015) pada dua korporasi badan hukum sebagai wajib pajak badan yang mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sejumlah Rp 4.351.137.522," pungkasnya.

(asp/mae)