Cegah Kekerasan Seksual, HNW Minta Adanya Penguatan Institusi Keluarga

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 22 Jan 2022 23:05 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam perampasan tanah dan rumah sejumlah keluarga Palestina oleh pemukim Israel yang di back up oleh tentara dan negara penjajah Israel.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian PPPA membuat terobosan guna mencegah masalah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Salah satunya melalui kebijakan intervensi penguatan institusi keluarga.

"Sesuai laporan Ibu Menteri, pada 2021 KemenPPPA melakukan 33 intervensi dan bekerja sama dengan LSM guna menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Tapi berdasar laporan Simfoni PPPA, justru pada tahun 2021 terjadi 'lonjakan' kenaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sebesar 23%. Tahun 2020 dilaporkan terjadi 20.505 kasus, naik menjadi 25.227 kasus pada 2021," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kamis (20/1). Dalam rapat tersebut, Anggota DPR yang membidangi urusan perempuan dan perlindungan anak ini menyampaikan, kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menandakan intervensi dan kerja sama KemenPPPA dengan LSM belum berhasil. Untuk itu, ia meminta Kementerian PPPA membuat terobosan berupa penguatan institusi Keluarga.

Sesuai budaya sosial Indonesia yang religius, HNW menilai institusi keluarga efektif membentuk karakter yang kuat, dan membentengi perempuan serta anak dari kekerasan di luar rumah. Dirinya pun mengusulkan agar institusi keluarga menjadi faktor penting yang diperkuat oleh Kementerian PPPA.

Di samping itu, HNW juga mengingatkan soal pentingnya pendekatan melalui institusi keluarga. Pasalnya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru meningkat 23% pada tahun 2021. Padahal di tahun yang sama. Kementerian PPPA telah melakukan sedikitnya 33 intervensi untuk menurunkan kasus kekerasan dengan menggandeng berbagai LSM dan kelompok masyarakat.

"Artinya memang tidak cukup pendekatannya sekedar melalui aspek eksternal dari perempuan dan anak. Namun perlu juga diperhatikan aspek internal, yakni institusi keluarga. Tempat mereka bersama tumbuh dan menjalin hubungan saling melindungi dan saling menyayangi, yang bisa memberikan imunitas agar perempuan dan anak-anak bisa membentengi dan menyelamatkan diri dari kemungkinan terjadinya kejahatan maupun kekerasan," lanjutnya.

Guna mendorong program pemberdayaan keluarga dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak berjalan efektif, HNW mendukung peningkatan anggaran dan penguatan kelembagaan dari Kementerian PPPA.

Terkait hal ini, HNW menyayangkan alokasi anggaran Kementerian PPPA tahun 2022 berkurang dibandingkan tahun 2021. Padahal, lanjutnya, tantangan yang dihadapi justru semakin banyak. Terlebih saat ini DPR baru menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR. Hal ini tentu akan memperbanyak cakupan yang harus diperhatikan.

"Sekali lagi saya menyuarakan agar anggaran dan kewenangan KemenPPPA diperkuat. Karena peran strategis kementerian ini dalam menjaga perempuan dan anak sebagai aktor penting dan utama untuk masa depan bangsa Indonesia," lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, HNW juga mengingatkan terkait tugas utama Kementerian PPPA, yakni berkoordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya. Namun, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini justru menemukan adanya perbedaan data terkait anak yatim/piatu korban COVID-19, antara Kementerian PPPA dengan Kementerian Sosial.

"KemenPPPA mencatat jumlah anak yatim/piatu korban COVID-19 sebanyak 33.714 anak, namun Kemensos mencatat hanya sebanyak 30.000 anak. Perbedaan data ini adalah contoh bahwa fungsi koordinasi dari KemenPPPA masih harus ditingkatkan. Karena Kemensos sudah sepakat dengan Komisi VIII bahwa mulai tahun 2022 akan diberikan bantuan sosial khusus untuk anak yatim/piatu, apalagi yang menjadi yatim/piatu akibat COVID-19. Akurasi pendataan sangat diperlukan, agar tak menzalimi anak yatim/piatu, agar tujuan dari program yang mensejarah ini dapat diwujudkan" lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Bintang mengaku siap untuk mengintensifkan koordinasi dengan k/l. Pihaknya juga akan lebih memperhatikan institusi keluarga sebagai bagian dari upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Terima kasih atas kritik dan sarannya. Kami siap melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan institusi keluarga dalam upaya sosialisasi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak," tutup Bintang.

(akn/ega)