Saran HNW soal Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos

Erika Dyah - detikNews
Sabtu, 22 Jan 2022 21:37 WIB
HNW
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) dari struktur organisasi Kementerian Sosial. Ia juga menyoroti dihapusnya Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial.

"Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial yang diperlukan untuk penyiapan dan peningkatan kinerja Kemensos dihapus, juga Ditjen PFM yang selama ini mengelola anggaran bansos terbesar di Kementerian Sosial juga dihapus dengan alasan perampingan organisasi," kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial pada Rabu (19/1), ia pun menyatakan penolakannya akan penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial yang telah dimungkinkan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2021.

"Di saat yang sama dibuka peluang munculnya jabatan baru Wakil Menteri Sosial padahal tidak dibutuhkan, tentu ini hal yang tidak rasional, dan tidak sesuai dengan prinsip birokrasi yang ramping dan efektif sebagaimana yang dijanjikan Presiden Jokowi," ujarnya.

HNW mengingatkan Ditjen PFM di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp 45 triliun untuk dua program bansos utama Kemensos. Adapun program yang dimaksud ialah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Ia menjelaskan saat kasus COVID-19 memuncak di 2021 lalu, Ditjen tersebut juga mengelola bansos tunai, bansos sembako PPKM, dan program sembako kemiskinan ekstrem.

Meski masih terdapat beberapa evaluasi, kata HNW, keseluruhan bansos berhasil disalurkan kepada lebih dari 95% keluarga penerima manfaat. Menurutnya, jika Ditjen PFM dihapus dan program-programnya dileburkan ke dalam struktur Kemensos lainnya, dikhawatirkan akan ada proses penyesuaian dan adaptasi yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi terkendala.

Ia pun khawatir waktu penyaluran bansos makin panjang dengan akurasi yang bermasalah. Padahal, rakyat yang berhak menerima manfaat dari program itu makin meningkat jumlah dan keperluannya.

"Apalagi Bu Menteri Sosial ketika menjelaskan ke Komisi VIII DPR-RI terkait konsep peleburan bansos dari Ditjen PFM ke ditjen lainnya juga masih sangat abstrak, dan menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR, hingga diminta untuk menyampaikan kembali secara tertulis dan lebih sistematis. Selain itu akan dilaksanakan FGD khusus untuk membahas dan merumuskan masalah tersebut," jelasnya.

HNW mendesak agar Menteri Sosial lebih fokus mengatasi beragam persoalan yang ada di Kemensos. Ia pun mengimbau agar Mensos tidak menambah persoalan baru dengan menghapuskan Ditjen PFM dan mencari bentuk baru penyaluran bantuan sosial yang masih spekulatif di tengah kondisi sosial akibat COVID-19 yang makin berat.

Ia mencontohkan, upaya integrasi bantuan sosial dengan menggabungkan berbagai semesta data bansos berpotensi menimbulkan munculnya data ganda. Menurutnya, hal ini di satu sisi baik karena menunjukkan tiap fakir-miskin menerima lebih dari satu bansos sebagai bagian dari integrasi. Namun di sisi lain menunjukkan kerawanan terhadap bansos yang tidak tepat sasaran.

HNW pun menegaskan penagihan dan pembuatan kesepahaman dengan bank penyalur yang menahan realisasi bansos lantaran urusan-urusan administratif agar segera diselesaikan. Sebab, banyak fakir-miskin mengalami kendala dalam hal dokumen kependudukan serta akses terhadap rekening bansos dan pola berhubungan dengan perbankan.

Selain itu, usulan program atensi anak yatim/piatu senilai Rp 11,3 Triliun untuk 4 juta anak yang sudah disepakati oleh Mensos dan Komisi 8 dan sudah tersampaikan ke publik juga harus segera direalisasikan. Ia meminta agar Mensos berkoordinasi dan berkolaborasi secara lebih intensif dengan Kemenkeu dan Bappenas.

"Masalah-masalah tersebut jika diseriusi pasti membutuhkan fokus mendalam, melalui tim yang solid, yang tidak mungkin diselesaikan jika Mensos juga harus menyiapkan skema bansos baru dengan adanya pergeseran kewenangan antar Ditjen akibat penghapusan Ditjen PFM," tutur HNW.

"Daripada seluruh urusan tersebut tidak teratasi maksimal dan potensial menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak membantu negara melaksanakan kewajiban terhadap warga yang berhak mendapat manfaat, lebih baik perubahan SOTK dibatalkan saja melalui penerbitan revisi terhadap Perpres 110/2021," imbuhnya.

(akn/ega)