.webp)
Fraksi PDIP DKI Jakarta meminta penerima Provinsi DKI Jakarta tidak asal gusur bedeng di kawasan rel kereta belakang Jakarta Internasional Stasiun (JIS), Jakarta Utara. Pemerintah harus jelas soal kebijakan yang akan diberikan kepada warga terdampak.
"Saya sih berharap bisa dimusyarahkan ya, difasilitasi dulu andai kata mau ditertibkan pun juga harus jelas, apalagi kalau memang ada yang menjadi hak mereka. Apalagi Pak Gubernur kan katanya tidak mau melakukan penggusuran sesuai janji kampanye beliau," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Komisi D, Yuke Yurike, saat dihubungi oleh detikcom, Jumat (21/1/2022).
Yuke pun menerangkan, apabila tetap ingin ada penertiban, dia berharap ada upaya yang jelas dan kepastian yang diberikan kepada warga yang berada di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi memang sebenernya kalau memang mau membenahi serius, lokasi yang kurang layak dan tidak layak kenapa baru sekarang, itu kan sudah lama mereka di sana, pelan-pelan harusnya bisa dibantu carikan lokasi yang lebih layak dan tidak membahayakan mereka, jangan ujug-ujug baru sekarang karena hal yang mendesak menjelang akhir jabatan," katanya.
Penghuni bedeng di area rel kereta belakang JIS menolak pindah atau membongkar hunian. Padahal mereka telah didatangi petugas dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok.
Pantauan di lokasi, Jumat (21/1/2022), terlihat para warga masih berkegiatan sehari-hari meskipun telah terpasang spanduk pemberitahuan meminta penghuni bedeng pindah. Mereka tidak menghiraukan spanduk tersebut dan tidak sama sekali beranjak dari tempat masing-masing.
Salah seorang penghuni bedeng, Sunarti, mengaku telah didatangi pihak KAI dan kelurahan. Petugas menyampaikan bahwa bedeng-bedeng di lokasi harus dibongkar karena melanggar aturan.
"Waktu itu ada yang datang dari pihak Kereta dan Lurah, menjelaskan bangunan di sekitar rel akan dibongkar. Dan akan ada juga pendataan dari pihak Kelurahan," katanya saat ditemui.
Warga Kampung Bayam Sudah Dapat Kompensasi
Penghuni bedeng mengaku sebagai warga Kampung Bayam yang terdampak proyek JIS. Sudah tidak ada lagi rumah di area eks Kampung Bayam.
JakPro selaku pemegang proyek JIS menyebut telah memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
"Warga merasakan program RAP (resettlement action plan) ini lebih humanis dan melibatkan partisipasi masyarakat," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan JakPro Nadia Diposanjoyo dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2022).
"Hal ini dapat dikonfirmasi berdasarkan jumlah keikutsertaan peserta RAP yang mencapai 99 persen dari 642 keluarga yang terdaftar dan sudah diselesaikan seluruhnya atau 100 persen," ucapnya.
JakPro menyebut pemberian kompensasi diberikan dalam beberapa tahap sejak 2020. Terakhir, uang pengganti itu diberikan pada Agustus 2021.
"Tahapan terakhir yakni pada Agustus 2021 yang memberikan ganti untung kepada 54 keluarga Kampung Bayam," ucapnya.
(aik/aik)
