Amnesty Minta RI Angkat Isu Pengungsi Afghanistan ke ASEAN

Wildan Novian - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 17:18 WIB
Pengungsi Afghanistan mendatangi kantor Amnesty International Indonesia untuk mengadukan nasib. Mereka difasilitasi bus oleh polisi untuk menuju Gondangdia, Jakpus. (Wildan N/detikcom)
Pengungsi Afghanistan mendatangi kantor Amnesty International Indonesia untuk mengadukan nasib. (Wildan N/detikcom)
Jakarta -

Amnesty International Indonesia mengatakan persoalan pengungsi bisa meledak jika tak ditangani baik. Pemerintah Indonesia diminta membahas solusi masalah pengungsi ke tingkat ASEAN.

"Saya harap Indonesia lebih serius menangani masalah ini. Kalau kita selalu tidak melihat masalah ini sebagai masalah serius, ini nanti akan menjadi bom waktu," kata Media and Campaign Manager Amnesty International Indonesia Nurina Savitri saat ditemui di IRTI, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Hari ini pengungsi Afghanistan berkumpul di IRTI Monas sebelum mendatangi kantor Amnesty International Indonesia. Mereka hendak mengadukan nasib mereka.

"Ini sudah 10 tahun, siapa yang bisa jamin 10 tahun lagi mereka nggak ada di sini," imbuh Nurina.

Dia mengatakan diperlukan langkah strategis dalam menangani permasalahan ini. Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal perpindahan pengungsi.

"Bukan berarti terus selama ini pemerintah Indonesia apakah tidak welcome, bukan itu permasalahannya. Ternyata welcome tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah langkah yang lebih strategis lagi. Ini masalahnya kemanusiaan, bukan karena mereka mau pindah ke sini, tapi ini ada persoalan yang lebih serius daripada itu," ujarnya.

Nurina menambahkan sudah saatnya pemerintah Indonesia mengambil peran dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Menurutnya, Indonesia bisa mengangkat persoalan pengungsi ini ke negara-negara ASEAN.

Pengungsi Afghanistan mendatangi kantor Amnesty International Indonesia untuk mengadukan nasib. Mereka difasilitasi bus oleh polisi untuk menuju Gondangdia, Jakpus. (Wildan N/detikcom)Mereka difasilitasi bus oleh polisi untuk menuju Gondangdia, Jakpus. (Wildan N/detikcom)

"Saya rasa Indonesia punya peran bagus, punya, punya kesempatan untuk menginisiasi, setidaknya percakapan di antara sesama negara ASEAN. Karena persoalan pengungsi ini bukan hanya teman-teman dari Afghanistan, ada dari Rohingya, ada banyak," tambahnya.

Pengungsi Minta Penempatan ke Negara Ketiga

Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya sudah beraudiensi dengan 10 orang perwakilan pengungsi Afghanistan. Para pengungsi pun menyampaikan kondisi mereka.

"Mereka hidup di dalam limbo, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, dalam ketiadaan layanan dasar, seperti kesehatan, air bersih, atau apalagi pendidikan, tempat tinggal yang layak dan seterusnya," kata Usman.

Selain itu, mereka menyampaikan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu proses resettlement ke negara ketiga, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, hingga negara Eropa.

"Mereka meminta Amnesty membantu mencarikan solusi, jalan keluar. Mereka menyampaikan secara khusus bahwa mereka ingin agar diperjuangkan mendapatkan resettlement," tambahnya.

Usman mengatakan pihaknya akan membentuk tim yang melibatkan kantor regional Amnesty di Asia Selatan untuk membahas masalah pengungsi Afghanistan.

"Pertama pembentukan tim ya kami akan membentuk tim, kami akan melibatkan kantor regional Amnesty di Asia Selatan dan juga di kantor pusat," kata Usman.

"Untuk melakukan penelitian terhadap situasi kondisi pengungsi di tempat-tempat yang mereka sebutkan, dari Jakarta, Kupang, Surabaya, Jambi," imbuhnya.

Hasil penelitian ini, katanya, akan dijadikan bahan untuk mendesak pemerintah melakukan resettlement terhadap para pengungsi.

"Sebagai dasar kita untuk mendesak pemerintah khususnya melakukan mendorong resettlement," kata dia.

Usman menambahkan, meskipun Indonesia bukan negara tujuan, pemerintah bersama DPR harus meratifikasi konvensi pengungsi di Indonesia. Sehingga nantinya jajaran pemerintahan bisa mengetahui hak para pengungsi.

"Meskipun Indonesia bukan negara tujuan, melainkan negara transit, Indonesia harus tetap membantu mereka dan mungkin saatnya Indonesia, pemerintah dan DPR meratifikasi Konvensi pengungsi. Disosialisasi ke seluruh jajaran pemerintahan, termasuk aparat di lapangan, sampai tingkat polsek sehingga mereka bisa mengetahui apa saja sebenarnya hak-hak para pengungsi itu," kata Usman.

Usman mengatakan segera pihaknya akan memberitahukan kepada para pengungsi terkait rencananya tersebut.

Pengungsi Afghanistan Beri Surat ke Amnesty International

Pengungsi Hazara dan Afghanistan akhirnya batal melakukan long march dari Monas ke kantor Amnesty International Indonesia. Mereka difasilitasi bus untuk menuju Gondangdia, Jakpus.

Massa lalu beraudiensi dan menyerahkan surat ke pihak Amnesty International Indonesia. Setelah itu, para pengungsi Afghanistan membubarkan diri.

Pantauan detikcom, massa aksi mulai meninggalkan lokasi pada pukul 15.09 WIB. Mereka membubarkan diri dari Jalan Probolinggo menuju Jalan Teuku Cik Ditiro 1 menggunakan bus yang disediakan kepolisian.

"Katanya nanti ada perjanjian dengan kita, bisa sampaikan suara kita ke atas. Dia mau sampaikan suara kita ke posisi atas, ke Australia, ke Amnesty International pusat," kata salah seorang koordinator aksi, Muhammad Ali, di depan gedung Amnesty.

Dia mengatakan pihak Amnesty Internasional Indonesia sudah bersedia membantu menyampaikan tuntutan ke stakeholder terkait.

"Dia sudah janjikan bisa, tolong kita untuk menyampaikan suara kita ke yudisial ke internasional," tambahnya.

Sebagai informasi, salah satu koordinator aksi lainnya, Mohammad Yasin Alemi, mengatakan aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi para pengungsi Afghanistan di Indonesia.

Dengan dilakukan aksi ini, Yasin berharap pemerintah Indonesia bisa mendengar suara dan menghentikan penderitaan yang mereka alami.

Unjuk rasa ini juga menyinggung soal kematian diam-diam pada pengungsi Afghanistan. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk kelalaian International Organization of Migration (IOM) di Indonesia dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

(jbr/jbr)