Viral Wali Kota Bitung Marah soal Pungli di Discapil

Trisno Mais - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 00:47 WIB
Ilustrasi pungli
Foto: Ilustrasi oleh Basith Subastian/detikcom
Bitung -

Viral di media sosial (Medsos), Wali Kota Bitung Maurits Manriti marah di Dinas Pencatatan Sipil(Discapil). Penyebabnya, Maurits mendapat laporan ada pungutan liar (pungli) pengurusan administrasi kependudukan.

Kejadian itu terjadi pada Selasa (18/1/2022). Berbahasa daerah, Matius menyampaikan telah mengingatkan jangan ada pungli di Kot Bitung.

"Ngoni berapa kali kita bilang-bilang jangan pungli, berdosa. (Kalian sudah saya sampaikan tidak bisa pungli, berdosa). Ngoni masih mau ingin pungli. Kerja betul, atau jadi makelar. (Kalian masih mau pungli, kerja yang benar atau mau seperti makelar)," kata Wali Kota Maurits dalam video yang viral.

Dia menyesalkan masih ada oknum pegawai yang melakukan pungli. Padahal, pihaknya bekerja keras memperbaiki pelayanan publik.

"Riki Kejari so datang di sini, (padahal telah diperiksa Kejari soal pungli), tidak pungli. Ngoni mau pungli (kalian mau pungli)? So setengah mati kita urus-urus ini data di Bitung, ngoni nda mo berhenti-berhenti, siapa tuh orang. Mana dia tuh dah pungli? ( Saya berusaha keras mengurusi Bitung, tapi kalian tidak berhenti-henti, siapa orangnya, mana orang yang pungli)," tambah Maurits.

Terlihat dalam video tersebut, seseorang ibu yang mengaku sebagai korban menunjukkan oknum pegawai yang melakukan pungli.

Dikonfirmasi terpisah Kabag Protokol dan Humas Albert Sergius menjelaskan duduk persoalan. Menurut dia, awalnya ada masyarakat yang melapor menggunakan jasa calo saat mengurus administrasi kependudukan.

"Laporan itu ada yang meneruskan langsung. Sehingga dicari dulu korbannya masyarakat yang jadi korban. Setelah di-crosschek, kejadian tersebut tadi pagi beliau langsung turun ke dinas melakukan crosschek langsung," kata Albert.

Total nominal yang diminta calo atau perantara belum diketahui. Hanya saja, kata dia, dugaan kuat ada oknum pegawai yang terlibat. Dijelaskan Albert, mengurus pengurusan administrasi kependudukan itu tanpa biaya alias gratis.

"Namanya pengurusan administrasi kependudukan itu tidak ada biaya. Maknanya pada saat bapak (wali kota, red) lakukan sidak," tuturnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan masalah di pelayanan publik. "Saat ini Pemkot Bitung memaksimalkan pengurusan administrasi. Apabila merasa dipersulit beliau (wali kota, red) sendiri membuka diri laporkan langsung atau kepada siapa saja. Supaya hal seperti tadi itu bisa dihindari," ujarnya.

Wali Kota telah meminta Inspektorat memeriksa kasus tersebut. Apabila ditemukan keterlibatan pegawai Pemkot, maka akan diproses sesuai aturan.

"Jika didapati bukti-bukti kuat ada oknum dinas tersebut baik THL maupun PNS maka telah disampaikan ke BKD untuk dilakukan tindakan tegas," pungkasnya.

Lihat juga Video: Pria di Sudirman Palak Warga Bawa-bawa Satpol PP

[Gambas:Video 20detik]



(aik/aik)