Tentang Syarat Penyelenggara Negara di KPK dan Laporan Gibran-Kaesang

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 09:18 WIB
Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep (Twitter @kaesangp)
Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep (Twitter @kaesangp)
Jakarta -

Dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, diadukan oleh Ubedillah Badrun ke KPK dengan dugaan KKN relasi bisnis. KPK sendiri masih menelaah laporan itu meski kini berujar mengenai syarat perkara korupsi yang bisa ditangani.

Diketahui Gibran dan Kaesang dilaporkan oleh Ubedillah, yang mencatatkan namanya sebagai dosen UNJ meski belakangan UNJ menolak dikaitkan dengan aduan itu. Pengaduan itu sendiri tercatat diterima di KPK pada 10 Januari 2022.

"Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," ucap Ubedillah di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/1) lalu.

Ubedillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya.

Lantas di sisi lain, grup bisnis itu disebut Ubedillah mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaesang dan Gibran. Ubedillah pun mengaitkan antara urusan bisnis itu dan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau conflict of interest.

"Itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira yang bisa dibaca oleh publik. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan-perusahaan yang juga itu dengan PT SM 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang-lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu dekat," ucap Ubedillah.

KPK soal Penyelenggara Negara

Kabar terakhir, KPK melalui Plt juru bicaranya, Ali Fikri, mengatakan semua laporan dari publik akan ditelaah. Namun dia meminta agar pelaporan itu disertai bukti-bukti dugaan awal untuk kemudian diverifikasi.

"Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, terkait dengan laporan ini tentu KPK sudah menerimanya. KPK sudah menerima di bagian persuratan, berikutnya ada verifikasi, ada telaahan untuk memastikan apakah itu menjadi kewenangan KPK atau bukan, kalau kemudian ada dugaan peristiwa pidana korupsinya," kata Ali.

"Pada prinsipnya terkait dengan laporan ini kami sudah menerima dan meneruskan bagaimana kami melakukan verifikasi dan telaah. Aturan-aturan dalam menerima laporan tentu kami patuhi dan taati," tambahnya.

Lalu apa hasilnya?

Simak Video: Ubedillah Dipolisikan Usai Laporkan Gibran, Benny Harman: Harusnya Dia Dijaga

[Gambas:Video 20detik]