Bela Ubedillah yang Dipolisikan JoMan, PD Minta Jaksa Agung Tertibkan Hukum

Matius Alfons - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 16:35 WIB
Waketum PD Benny K Harman usai diskusi di KPK
Waketum PD Benny K Harman (Farih/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman membela dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun yang dipolisikan relawan Jokowi Mania (JoMan) lantaran melaporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK. Pembelaan itu disampaikan saat rapat kerja bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Pelapor tindak pidana korupsi haruslah dikawal, dijaga, jangan pelapornya yang dilaporkan lagi, jangan pelapornya lagi yang dipanggil, jangan pelapornyalah yang diancam. Kalau ini terjadi luar biasa, Pak. Jangan pula ada teman kita Ubedillah Badrun, lapor anak Presiden ke KPK, dia yang dilapor lagi," kata Benny saat rapat kerja bersama Jaksa Agung, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menertibkan penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai, kata dia, pelapor seperti Ubedillah justru dipanggil gara-gara laporannya.

"Mohon Pak Jaksa Agung, tertibkan penegakan hukum di republik ini. Sesuai tadi yang disampaikan yang terhormat Arteria Dahlan. Janganlah pelapor itu yang dipanggil-panggil lagi untuk diperiksa, sama dengan beliau katakan, tidak setuju Ubedillah Badrun dipanggil-panggil lagi nanti hanya karena lapor," katanya.

Untuk diketahui, Arteria Dahlan, dalam rapat bersama Jaksa Agung, menyinggung kasus pelaporan balik whistle blower di Padang Sidempuan. Dia berharap Jaksa Agung bisa membantu kasus ini.

Benny lantas menyinggung terlapor Ubedillah Badrun yang merupakan anak presiden. Menurutnya yang terpenting adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk memberantas korupsi.

"Ini bukan soal anak presiden atau bukan, substansi yang disampaikan yang terhormat Arteria Dahlan adalah untuk dorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, tolonglah yang laporkan kasus korupsi itu dilindungi, hukum melindungi pelapor, Pak," ujarnya.

Dia lantas menyinggung Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan Garuda atas dugaan korupsi. Dia bertanya-tanya apakah Erick Thohir nantinya bisa diperiksa juga atas laporannya.

"Kalau tadi Menteri BUMN lapor ke Kejaksaan ke kasus Garuda, apa dia bisa juga nanti diperiksa? Apakah begitu negara ini? Kacau republik ini," ujarnya.

Rapat kerja Komisi III DPR masih berlangsung hingga kini. Setiap fraksi Komisi III DPR tengah menyampaikan pendapat.

(maa/gbr)