Tetangga Parkir Mobil di Lahan Kosong Saya, Bisakah Saya Polisikan?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 14 Jan 2022 08:15 WIB
Resepsi pernikahan putri Jokowi akan digelar di Gedung Graha Saba Buana, Jalan Letjen Suprapto, Solo. Rambu dilarang parkir pun kini dipasang di jalan itu.
Ilustrasi (rangga/detikcom)
Jakarta -

Hidup bertetangga penuh dengan romantika. Ada yang memiliki tetangga yang menyenangkan, ada pula yang sebaliknya. Salah satu permasalahan yang umum terjadi adalah soal parkir mobil, terutama di perkotaan.

Hal itu sebagaimana diceritakan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut kisah lengkapnya:

Salam, saya mau menanyakan dan mungkin dialami beberapa pembaca juga.

Sebelumnya nama saya Rio dari Jawa Tengah. Mau menanyakan perihal tetangga atau orang lain yang dengan sengaja memarkirkan kendaraan (dalam bentuk apapun) ke dalam rumah, garasi atau pekarangan kita tanpa izin.

Dalam hal ini rumah/pekarangan kita tidak sedang dihuni oleh pemilik. Apakah kita bisa menuntut atau melaporkan ke pihak kepolisian? Karena sudah diingatkan tetapi masih juga melakukan hal yang sama bahkan meninggalkan jejak kotoran/kerusakan pada properti yang kita miliki.

Demikian pertanyaan saya. mohon untuk dibalas dan terima kasih

Rio

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami meminta pendapat hukum kepada advokat Zaid Shibghatallah, S.H. Berikut jawabannya:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Memahami tentang parkir, maka dapat kita lihat pengertiannya dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Dari definisi parkir kita tahu bahwa pengemudi yang meninggalkan kendaraan dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak telah melakukan perbuatan parkir, tidak masalah apakah mesin kendaraannya menyala atau dalam keadaan mati, atau pun ditinggalkan dalam waktu beberapa saat, sebentar atau dalam waktu yang lama.

Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa untuk dapat bertindak sebagai pemilik, pembuktian suatu kepemilikan rumah yang dijadikan tempat parkir oleh tetangga saudara adalah sertifikat hak atas tanah dan bangunan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Berkaitan atas peristiwa hukum yang sedang dialami, maka pertama kali yang ada harus buktikan adalah kepemilikan atas tanah yang mana tanah tersebut digunakan oleh pihak lain untuk memarkir kendaraannya. Setelahnya jika anda merasa hak hukum atas kepemilikan saudara dilanggar oleh pihak lain berupa pemanfaatan tanah tanpa izin pemiliknya maka langkah hukum yang dapat ditempuh oleh saudara adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan dugaan tindak pada ke kantor kepolisian setempat. Adapun Pasal yang dapat saudara gunakan adalah Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat dengan mendasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kami menaruh harapan besar kepada saudara dan menghimbau kepada setiap pembaca, agar penyelesaian bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Zaid Shibghatallah SH, Advokat

Kami menaruh harapan besar kepada saudara dan menghimbau kepada setiap pembaca, agar penyelesaian permasalahan hukum dalam bentuk apapun bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Contohnya dapat melakukan terlebih dahulu mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat seperti dengan mendatangi ketua RT/RW.

Atau, saudara dapat menutup akses ke tanah milik anda dengan menggunakan pintu. Namun, jika dengan cara ini tidak adanya perubahan, maka saudara memiliki hak hukum untuk melakukan upaya hukum sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga berguna. Terima kasih.

Foto: Zaid Shibghatallah, S.HZaid Shibghatallah, S.H.

Zaid Shibghatallah, S.H.

Jawaban disampaikan oleh Advokat Alumni Fakultas Hukum Unsoed dalam rangka pelaksanaan program kerja dari Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum, Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (KAFH Unsoed)

Simak juga Video: Ada Parkir Liar di Taman Margasatwa Ragunan, Ini Kata Pengelola

[Gambas:Video 20detik]