Eks Ketua Lembaga Kredit Adat Ungasan Bali Jadi Tersangka Korupsi Rp 4,5 M

Sui Suadnyana - detikNews
Jumat, 14 Jan 2022 01:07 WIB
Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedana Jati
AKBP Ida Putu Wedana Jati (Foto: Sui Suadnyana/detikcom)
Denpasar -

Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menetapkan eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan berinisial NS sebagai tersangka korupsi. Kasus tersebut hingga saat ini masih dalam proses penyidikan.

"Untuk kasus LPD Ungasan jadi kita sudah tetapkan satu tersangka, sementara masih dalam proses penyidikan," kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedana Jati di Mapolda Bali, Kamis (13/1/2022).

Perkara korupsi ini diketahui oleh penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali setelah menerima laporan dari masyarakat. Usai mendapat laporan, pihak penyidik melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi, gelar perkara dan penyidikan.

NS kemudian ditetapkan tersangka oleh penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali pada 24 Desember 2021. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mempunyai alat bukti yang cukup.

"(Setelah) sidik, hasil audit turun, kerugian dana masyarakat lebih kurang Rp 4,5 miliar sekian. Kemudian dilengkapi dengan ahli dan sebagainya. (Ada) dua alat bukti, intinya demikianlah, akhirnya kita tetapkan tersangka," jelas Wedana Jati.

Selain melakukan korupsi sebanyak Rp 4,5 miliar lebih, NS juga diduga melakukan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur hingga Rp 28 miliar. Kredit itu juga diberikan kepada orang-orang tertentu di wilayah luar dari desa adat.

"Jadi pengelolaan yang tidak sesuai prosedur, penyalahan wewenang dan jabatan, seperti kredit yang dilakukan secara topengan, artinya (diberikan) keluarga-keluarga terdekat. Tersangka kita sudah lakukan proses pemeriksaan, jadi sebanyak dua kali," terangnya.

Meski telah menetapkan NS sebagai tersangka, pihak penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali belum melakukan penahanan terhadap NS. Penyidik kini masih melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti lainnya.

"Sudah barang tentu dari penyidik melakukan kajian kembali atau ekspos lagi hal-hal mana yang perlu dilakukan langkah-langkah. Seperti melakukan beberapa langkah penyitaan-penyitaan yang belum disita untuk melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan sangkaan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara atau masyarakat," tutur Wedana Jati.

(lir/lir)