Ketua DPRD DKI Tolak Permintaan Anggaran Sumur Resapan Masuk APBD 2022

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 13 Jan 2022 19:57 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi (Dok detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta ingin anggaran program sumur resapan dimasukkan kembali ke APBD 2022. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tetap menolak usulan tersebut.

"Saya tolak," kata Prasetyo di kompleks DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022).

Prasetyo mengatakan sejak awal anggaran sumur resapan telah dicoret dalam forum rapat Badan Anggaran, tepatnya sebelum pengesahan Raperda APBD 2022. Jika dana sumur resapan kembali disisipkan, kata dia, itu dikategorikan sebagai proyek 'siluman'.

"Saya coret, karena sudah selesai di Banggar dan (Raperda) diputuskan di paripurna, nggak boleh dimasuk-masukkan lagi. Kalau dimasukkan lagi, itu siluman," tegasnya.

Prasetyo menegaskan dirinya berstatus sebagai Ketua Badan Anggaran sehingga memiliki wewenang menghapus anggaran suatu program. Sekalipun sumur resapan masuk program prioritas Pemprov DKI.

Politikus PDIP itu tetap beranggapan program sumur resapan tidak ada manfaatnya, bahkan merusak fasilitas publik lainnya.

"Saya kan penentu Banggar. Kalau itu nggak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri apakah itu bisa maksimal? Nggak, ternyata merusak semua yang ada," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, permintaan itu dilontarkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali saat rapat Badan Anggaran membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD Tahun 2022, hari ini. Salah satu pertimbangannya adalah sumur resapan merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI anggarkan secara konsisten program kegiatan subkegiatan yang target kinerja yang jadi prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD 2022," kata Marullah, Kamis (13/1).

Marullah berharap DPRD DKI mempertimbangkan rekomendasi Kemendagri untuk memasukkan anggaran sumur resapan.

"Untuk itu, kami mohon pada kesempatan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri hari ini dapat juga dipertimbangkan untuk masukkan kembali PASK yang ada dalam RKPD, RPJMD kemudian di RKPD yang kemudian di prioritas daerah, antara lain kegiatan pembangunan sures (sumur resapan)," ujarnya.

(taa/zap)