Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Gafur sempat menjadi perhatian KPK karena sempat membangun rumah dinas Rp 34 miliar.
Saat itu, KPK, yang diwakili Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK Wahyudi, melakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan Bupati PPU beserta jajarannya secara daring pada Kamis (9/9/2021).
Dalam rapat tersebut, Pemkab PPU memaparkan rincian anggaran pembangunan rumah untuk Bupati PPU. KPK meminta Pemkab PPU rutin menginformasikan kepada publik terkait perkembangan pembangunan rumdin, perkantoran, dan fasilitas pendukung.
"KPK berharap Pemkab PPU menjalankan prinsip keterbukaan dan transparansi secara rutin memberikan update kepada publik terkait pembangunan rumdin, perkantoran terpadu, fasilitas pendukung serta pembangunan kota pesisir terpadu di Kelurahan Sungai Parit dan Nipah-Nipah," kata Wahyudi seperti dikutip dari cuitan akun Twitter KPK KPK_RI, Jumat (10/9/2021).
Berikut ini rincian anggarannya:
1. Pembangunan gedung utama sebesar Rp 6.118.521.143,40 (miliar)
2. Pembangunan gedung pendukung (garasi, pos penjaga, ruang CCTV, dan ruang ME) sebesar Rp 862.345.977,11 (juta)
3. Pekerjaan site development sebesar Rp 22.095.945.665,98 (miliar). Terdiri atas:
a. Pekerjaan turap beton/sheet pile Rp 12.852.795.036,34 (miliar)
b. Pekerjaan talut dan urukan tanah Rp 5.575.552.100,53 (miliar)
c. Pekerjaan pagar keliling halaman Rp 920.027.077,07
4. Pekerjaan pemasangan jaringan listrik sebesar Rp 1.987.531.433,60 (miliar). Terdiri atas:
a. Pekerjaan pemasangan gardu Rp 302.754.967,76 (juta)
b. Pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah (JTM) Rp 1.684.776.465,84 (miliar)
Total anggaran untuk rumdin Bupati PPU menelan biaya Rp 31.064.344.240,09 (miliar). Kemudian, ditambah PPN 10% yaitu Rp 3.106.434.424,01 (miliar).
Total anggaran untuk rumdin Bupati PPU menelan biaya Rp 34.170.778.664,10 (miliar). Anggaran dibulatkan menjadi Rp 34.170.778.600 (miliar).
Lihat Video: 11 Orang Diamankan Dalam OTT KPK di Penajam Paser Utara
(rdp/tor)