Menko Polhukam Mahfud Md melantik Mayjen Mulyo Aji sebagai Sekretaris Kemenko Polhukam. Mahfud menyampaikan tantangan ke depan yang akan dihadapi Kemenko Polhukam kepada mantan Pangdam Jaya itu.
Pelantikan berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2022). Mahfud menyebut salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Agenda penting lainnya yang akan kita hadapi dan perlu mendapatkan perhatian adalah pesta demokrasi. Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) Serentak pada 2024. Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," kata Mahfud seperti disampaikan dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).
Mahfud menyampaikan Kemenko Polhukam harus tanggap dan siaga dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan. Terutama dalam tugas fungsi berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga, dan terus-menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang polhukam," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan capaian yang telah dilakukan Kemenko Polhukam, yakni berhasil merebut kembali aset negara melalui Satgas BLBI. Menurutnya, situasi kamtibmas 2021 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Melalui Satgas BLBI dan upaya penanganan korupsi lainnya. Di bidang hukum, keamanan dan ketertiban, tahun 2021 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.
Mahfud yakin kondisi politik dan demokrasi tahun ini akan tetap stabil dan kondusif. Dia menyampaikan tahun ini pemerintah juga akan menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif, dan terkendali. Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut," jelasnya.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
(dek/imk)