Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim para pengusaha berharap pemilihan presiden dimundurkan. Juru Bicara Muda PAN Dimas Prakoso Akbar menilai pernyataan Bahlil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
"Itu klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Mana buktikan data pengusahanya, siapa saja, dari mana saja, berapa jumlahnya?" kata Dimas kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Dimas menilai pernyataan Bahlil mencederai konstitusi dan amanat reformasi. Menurut Dimas, tertulis jelas dalam UUD 1945 yang mengatur presiden diganti setiap lima tahun dam maksimal hanya 2 periode.
"Solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pelaku usaha bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Toh kita pernah menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi yaitu pilkada tahun 2020 yang juga cakupannya hampir se-Indonesia," ujarnya.
"Subjektivitas Bang Bahlil mencederai konstitusi. Obat dari carut marut dunia usaha bukan menunda pemilu," ujar Dimas.
Dimas lantas menyindir Bahlil yang tengah menikmati kekuasaan. Sehingga alibi mengklaim para pengusaha ingin masa jabatan presiden diperpanjang.
"Mungkin abang Bahlil sedang menikmati kekuasaan, tapi enggak semua pengusaha menikmati apa yang abang rasakan saat ini. Jangan lupakan perjuangan abang sewaktu dulu masih aktivis," ucapnya.
Simak terkait pernyataan Menteri Bahlil soal klaim pengusaha pro jabatan presiden diperpanjang, di halaman berikut
Saksikan Video 'Bahlil Klaim Rata-rata Pelaku Usaha Setuju Pilpres 2024 Diundur':
(eva/gbr)