.webp)
Anggaran belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 naik Rp 26,42 miliar dari tahun sebelumnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembahasan kenaikan tunjangan itu sudah melalui proses panjang.
"Usulan ini kan ada prosesnya, ada tahapannya. tentu tidak ujug-ujug diusulkan. Itu ada tahapannya, ada peningkatan itu dibolehkan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/2022).
Riza menilai kenaikan tunjangan dewan sah-sah saja asal dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia mengimbau DPRD DKI menggunakan anggaran secara bijak, mengingat Jakarta masih dihadapi pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting sesuai dengan aturan dan ketentuan dan rasional dan juga harus memerhatikan kemampuan kita dan yang tidak kalah penting harus juga rasa. Yang saya maksud rasa di masa pandemi ini marilah apa yang bersifat kembali ke pribadi-pribadi kita tunda dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta untuk tahun 2022 sebesar Rp 177,37 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 26,42 miliar dibandingkan anggaran di tahun sebelumnya sebesar Rp 150,94 miliar.
Hal ini tertuang dalam surat keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penjabaran APBD 2022. Surat itu diterbitkan pada 21 Desember 2021.
"Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp 177.374.738.978 mengalami peningkatan Rp 26.425.780.000 dibanding belanja gaji dan tunjangan DPRD dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2021 Rp 150.948.958.978 yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD," demikian bunyi surat keputusan yang dilihat, Kamis (6/1).
Dari sejumlah pos anggaran yang dipaparkan, Kemendagri mencatat ada 3 pos yang mengalami peningkatan. Di antaranya pos belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang mengalami peningkatan sebesar Rp 636 juta.
Kemudian, belanja tunjangan reses DPRD DKI juga mengalami peningkatan sebanyak Rp 159 juta, belanja tunjangan perumahan naik sebesar Rp 25,44 miliar.
"Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian catatan dari Kemendagri.
