ADVERTISEMENT

Sidang Gugatan Presidential Threshold, Hakim Minta Penggugat Perkuat Argumen

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 06 Jan 2022 21:45 WIB
Sidang gugatan presidential threshold menjadi 0% (Wilda-detikcom)
Sidang gugatan presidential threshold menjadi 0% (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Sidang gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK Arief Hidayat meminta penggugat, yakni Ferry Yuliantono, memperkuat argumen kenapa presidential threshold harus 0 persen.

"Kemudian coba dibaca, pada waktu Mahkamah sudah memutuskan yang tadi disebutkan bahwa tidak hanya 13, tapi 17, tolong nanti dibaca supaya Mahkamah bisa berpendapat lain apakah prinsip pemohon principal kemudian legal standing atau tidak supaya diperkuat narasi narasi, argumentasi-argumentasi, sehingga tidak sekadar hanya yang bersangkutan adalah warga negara yang mempunyai hak pilih," kata Arief Hidayat dalam sidang judicial review UU Pemilu di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/1/2022).

Arief Hidayat juga meminta Ferry menjelaskan argumennya mengenai batasan tahun yang memberi sekat masyarakat menentukan pilihan. Hakim meminta Ferry menjelaskan argumennya itu melalui teori.

"Sehingga dengan adanya tahun yang terbatas, itu membatasi masyarakat atau pemohon principal dalam menentukan pilihan itu coba lebih diperkuat argumentasinya, dibangun berdasarkan teori-teori yang saya lihat itu bisa memperkuat legal standing-nya," kata hakim Arief.

Kuasa hukum Ferry mengaku akan memberikan argumen kontra terhadap putusan-putusan MK terdahulu soal presidential threshold. Pihak Ferry berharap putusan MK kali ini berbeda.

"Kami akan mempertimbangkan betul mengenai tadi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu untuk diberikan kontra argumentasi dan mudah-mudahan dengan ini ada kesempatan dan peluang bagi kami pemohon untuk bisa meyakinkan Mahkamah akan kemudian perubahan-perubahan yang mungkin muncul di kemudian hari terhadap keputusan-keputusan yang sebenarnya sudah diputuskan berkali kali oleh Mahkamah," kata Refly.

Ferry menggugat pasal 222 UU Pemilu yang isinya:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Permohonan Waketum Partai Gerindra itu bukan hal yang baru. Sebelumnya, Rizal Ramli melakukan hal serupa pada 2020.

Rizal Ramli meyakini presidential threshold sebesar 20 persen merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi rakyat. Menurut Rizal Ramli, di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan semacam presidential threshold.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT