Bertambah, Tersangka Kasus Korupsi Damkar Depok Jadi 3 Orang

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 06 Jan 2022 15:26 WIB
Kebakaran terjadi di sebuah pabrik karung di kawasan Depok. Petugas pemadam kebakaran pun telah tiba di lokasi kejadian untuk memadamkan api.
Ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali menetapkan satu pegawai Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi. Total tersangka dalam kasus korupsi Damkar Depok menjadi tiga.

"Ya kemarin kami telah menetapkan kembali satu orang tersangka atas nama WI yang berstatus PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok yang berkedudukan sebagai pejabat pengadaan pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018. WI disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP," kata Kajari Depok Sri Kuncoro dalam keterangannya, Kamis, (6/1/2022).

Total sudah tiga tersangka dalam perkara korupsi Damkar Kota Depok. Rinciannya, dua tersangka klaster tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018, yakni AS selaku pejabat pembuat komitmen dan mantan Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok Depok serta WI selaku pejabat pengadaan.

Estimasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut berkisar Rp 250 juta. Selanjutnya klaster korupsi pemotongan gaji pegawai Damkar Kota Depok dengan tersangka berinisial A yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perkiraan kerugian negara akibat dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar Kota Depok mencapai Rp 1,1 miliar. A disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU Tipikor.

Sri Kuncoro optimistis perekonomian Kota Depok tahun 2022 ini akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Pada 2022 ini, selain melakukan pendampingan melalui jaksa pengacara negara sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini ada terobosan terkait upaya pencegahan dengan melakukan inovasi melalui bidang intelijen dengan mengoptimalkan kegiatan penyuluhan-penerangan hukum--yang sebelumnya dengan metode hanya satu arah diganti dengan metode kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai focus group discussion (FGD)," ungkap Sri Kuncoro. (rfs/hri)