ADVERTISEMENT

2 Tersangka Kasus Korupsi di Damkar Depok Belum Ditahan, Ini Alasan Kejari

Nahda Rizki Utami - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 19:45 WIB
Poster
Ilustrasi Korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Depok -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menetapkan AS dan A sebagai tersangka kasus dugaan korupsi seragam, sepatu, dan gaji personel Damkar Depok. Kejari Depok belum menahan kedua tersangka tersebut. Mengapa?

"Nanti, menunggu yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Kejari Depok Sri Kuncoro di kantornya, Kamis, (30/12/2021).

Kuncoro memaparkan, penetapan status tersangka kepada AS dan A baru dilakukan kemarin. Dia menyebut, sejak penetapan tersebut, AS dan A belum pernah diperiksa selaku tersangka.

"Karena ini baru ditetapkan kemarin, jadi kita belum sempat periksa yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka. Sebagai saksi sudah (diperiksa), tapi tersangka belum," terang Kuncoro.

"Kita kan mempertimbangkan apakah ini ditahan atau tidak, nanti menunggu yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejari Depok membagi penanganan kasus dugaan korupsi seragam, sepatu, dan gaji anggota Damkar Depok menjadi 2 klaster. Klaster pertama, kasus dugaan korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL 2017-2018. Klaster kedua, kasus dugaan korupsi pemotongan upah tenaga honorer 2016-2020.

AS merupakan tersangka kasus klaster pertama. AS adalah pejabat pembuat komitmen dalam urusan pengadaan barang dan jasa di Dinas Damkar Depok.

Dugaan korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok 2017-2018 menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 250 juta. AS disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

"Adapun sebagai ASN-nya, yang bersangkutan (AS) menjabat Sekretaris Dinas Damkar atau mantannya. Tapi, pada saat kejadian dia (AS) menjabat sebagai Sekretaris Dinas," tutur Kuncoro.

Sedangkan A merupakan tersangka kasus klaster kedua. A menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Damkar Depok.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar Kota Depok mencapai Rp 1,1 miliar. A disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU Tipikor.

(zak/zak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT