Eks Pegawai BPPT Ngadu ke Komnas HAM, Di-PHK Usai Peleburan ke BRIN

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 06 Jan 2022 11:02 WIB
Eks pegawai BPPT ngadu ke Komnas HAM
Eks pegawai BPPT mengadu ke Komnas HAM (Foto: dok. Komnas HAM)
Jakarta -

Sejumlah mantan pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengadukan soal pemberhentian hubungan kerja yang dialami. Pemberhentian itu imbas dari peleburan BRIN.

Mereka menyambangi Komnas HAM pada Rabu (5/1/2022). Pengaduan tersebut mewakili sejumlah pegawai lain yang juga bernasib sama.

"(Mengadukan) pemberhentian hubungan kerja. Kemarin sekitar 10 orang, mewakili ratusan pegawai yang memiliki nasib sama," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi, Kamis (6/1/2022).

Beka menuturkan mereka meminta dipekerjakan kembali. Beka menyampaikan pertimbangannya adalah pengabdian dan masa kerja serta inovasi yang telah mereka jalankan selama ini.

"PPNPN BPPT meminta supaya dipekerjakan kembali mengingat pengabdian, masa kerja, inovasi yang sudah berjalan selama ini dan juga masa depan mereka," tuturnya.

Lebih lanjut Beka mengatakan Komnas HAM akan menindaklanjuti aduan tersebut dan memanggil BRIN serta sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Namun Beka meminta mereka terlebih dahulu melengkapi berkas serta data yang lebih detail.

"Kami meminta pengadu untuk melengkapi berkas pengaduan dan data-data yang lebih detil disertai bukti-bukti yang ada. Komnas akan menindaklanjuti dengan permintaan keterangan ke BRIN dan lembaga terkait," imbuhnya.

Seperti diketahui, Tim Waspada COVID-19 dari Lembaga Eijkman (WASCOVE) mengumumkan perpisahannya di awal 2022. Mulai 1 Januari 2022, kegiatan deteksi COVID-19 di PRBM Eijkman akan diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sudah memberi penjelasan soal nasib para ilmuwan di Eijkman usai peleburan ke BRIN.

"Perlu dipahami bahwa LBM Eijkman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemristek. Hal ini menyebabkan selama ini para PNS periset di LBME tidak dapat diangkat sebagai peneliti penuh dan berstatus seperti tenaga administrasi," kata Laksana.

Berdasarkan keterangan BRIN dalam situs resminya, integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke dalam BRIN akan memperkuat kompetensi periset biologi molekuler di Indonesia. Sejak September 2021, nama LBM Eijkman berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

Kata Laksana, ternyata LBM Eijkman sudah banyak merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai ketentuan. Maka BRIN memberi opsi sesuai status sebagai berikut:

1) PNS Periset: dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai Peneliti.

2) Honorer Periset usia > 40 tahun dan S3: mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021.

3) Honorer Periset usia < 40 tahun dan S3: mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021.

4) Honorer Periset non S3: melanjutkan studi dengan skema by-research dan RA (research assistantship).

Sebagian ada yang melanjutkan sebagai operator lab di Cibinong, bagi yang tidak tertarik lanjut studi.

5) Honorer non Periset: diambil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBME ke RSCM sesuai permintaan Kemenkes yang memang memiliki aset tersebut sejak awal.

Lihat juga video 'Keren! Ini Penampakan Desain Kapal Selam Mini Buatan BPPT':

[Gambas:Video 20detik]



(dek/imk)