Kepala BRIN Klaim Sejumlah Keuntungan Pasca Meleburnya Eijkman

Sudrajat - detikNews
Senin, 03 Jan 2022 19:27 WIB
Jakarta -

Sejumlah pihak mengkhawatirkan nasib para peneliti dan kelanjutan proses pembuatan vaksin Merah Putih pasca meleburnya Lembaga Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BRIN Dr Laksana Tri Handoko, MSc meyakinkan bahwa peleburan tersebut justru akan semakin kuat. Sebab akan terjadi sinergi dan terintegrasi antara Tim Eijkman dan Tim LIPI di Cibinong.

"Sekarang kan sudah menjadi satu. Termasuk untuk yang surveillance yang WGS (Whole Genome Sequencing) begitu ya, sekarang kan ditampung jadi satu, Jadi dikelola terintegrasi sehingga kapasitas menjadi jauh lebih besar," kata Laksana dalam program Blak-blakan di detikcom, Senin (3/1/2022).

Selain penggarapan vaksin Merah Putih, peleburan Eijkman dengan BRIN juga diklaim bisa mempermudah pengerjaan surveillance mutasi varian virus Corona. Karena bersinergi dan terintegrasi, dia melanjutkan, biaya per sample bisa lebih murah dari yang semula Rp 2-4 juta bisa ditekan menjadi kurang dari satu juta.

Keuntungan yang lain terkait nasib atau posisi para PNS di Eijkman yang selama bertahun-tahun tak pernah bisa menjadi peneliti. Jadi, kata Handoko, sejak diaktifkan kembali pada 1992, Eijkman itu belum pernah menjadi Lembaga resmi pemerintah. Tapi dia merupakan unit adhoc dari Kemenristek sehingga PNS di sana tak bisa menjadi peneliti karena Kemenristek bukan lembaga riset.

Selama ini, kata Handoko yang meriah Doktor Fisika Partikel Elementer Teoritik dari Universitas Hiroshima, periset di Eijkman jumlahnya sekitar 40 orang. Tapi Eijkman memiliki lebih dari 100 orang tenaga honorer. Perekrutan ini yang secara legal bermasalah dan berdampak kepada mereka yang direkrut itu.

Seharusnya, sejak bertahun-tahun lalu, setiap kali merekrut orang penanggung jawab di Eijkman meminta izin atau mendapatkan izin dari Menristek atau Sekjen. Karena bagaimana pun mereka menggunakan uang milik negara, meskipun mungkin asalnya dari proyek yang sedang mereka kerjakan. "Jadi gak bisa, gak boleh unit kerja merekrut orang seenaknya saja," tegas Laksana Tri Handoko.

Sesuai aturan, masa kerja tenaga honorer itu cuma setahun. Kalau pun ada tenaga yang merasa telah bekerja hingga belasan tahun, secara aturan mereka tetap dianggap bekerja setahun. Terhadap para tenaga honorer itu pun sesuai aturan bila tidak ada perpanjangan kontrak tidak diberikan kompensasi atau pesangon. "Kami tak punya anggaran untuk itu," kata Handoko.

(jat/jat)