.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menjaga pelaksanaan karantina terhadap orang-orang yang datang dari luar negeri. Kenapa TNI tak sekalian diminta Jokowi menjaga karantina? Bukankah selama ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dipimpin TNI?
Pernyataan Jokowi tidak muncul tiba-tiba. Sebelumnya, ada peristiwa-peristiwa penyimpangan aturan karantina. Ada kasus selebritas hingga anggota DPR yang pernah disorot soal kedisiplinan penerapan aturan karantina ini. Bila penyimpangan karantina COVID-19 itu terjadi di masa Corona varian Omicron saat ini (itu sudah pernah terjadi), bisa bahaya akibatnya bagi kesehatan masyarakat! Soalnya, varian Omicron mudah menular.
Masih hangat dalam ingatan publik, anggota DPR Mulan Jameela dan keluarganya pulang dari Turki. Sesampai di Indonesia, mereka disorot lantaran menjalani karantina mandiri. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan anggota DPR seperti Mulan (dan menteri-menteri) memang mendapat fasilitas karantina mandiri. Ada pula Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur soal dispensasi karantina bagi pejabat, meski sejurus kemudian terbit SE Nomor 25 Tahun 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai saat ini, Satgas Penanganan COVID-19 dipimpin oleh TNI. Namun, di sisi lain, ada oknum TNI yang membantu kelolosan orang yang seharusnya dikarantina setiba dari luar negeri. Kasus Rachel Vennya, misalnya, ada dua oknum TNI yang berperan, inisial FS dan IG. TNI kemudian mengembalikan dua oknum itu ke kesatuan masing-masing. Adapun Rachel, dia bisa lolos karantina karena membayar duit ke orang tertentu, begitu pengakuannya.
Setelah peristiwa-peristiwa itu, Jokowi menyatakan sikapnya saat situasi pandemi COVID-19 sudah berkembang. Di dalam negeri, sudah ada 136 kasus Omicron di Indonesia.
"Saya minta betul-betul, utamanya yang terkait dengan Omicron ini adalah karantina, bagi yang datang dari luar negeri. Jangan ada lagi dispensasi, dispensasi. Apalagi yang bayar-bayar, itu kejadian lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (3/1/2022).
"Kalau kita lihat, kenaikan menjadi 136 kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. Saya harapkan sekali lagi, BIN, Polri, yang menyangkut urusan karantina agar betul-betul diawasi betul," tambahnya.
Kenapa Jokowi tak sebut TNI?
Tentu saja Jokowi tidak menjelaskan kenapa yang dia minta untuk menjaga karantina adalah BIN dan Polri. Selama ini, TNI menjadi salah satu 'leading sector' juga dalam karantina COVID-19.
Penanganan COVID-19 menjadi bagian dari peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) untuk kegiatan kemanusiaan. Selama ini, karantina COVID-19 dipegang oleh TNI.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melihat tidak disebutnya TNI oleh Jokowi bukan berarti Jokowi tidak lagi percaya pada TNI. Jokowi menyebut BIN dan Polri karena dia ingin BIN dan Polri lebih berkolaborasi dengan TNI yang sudah nyata berperan dalam penanganan COVID-19.
"Itu kita maknai sebagai kolaborasi, supaya pengawasan semakin kuat dan berlapis," kata Khairul Fahmi kepada detikcom, Rabu (5/1/2022).
Perintah Jokowi terhadap BIN dan Polri adalah tanda adanya keseriusan pemerintah menghadapi Omicron. Adapun dua lembaga itu adalah lembaga yang sudah sejak awal terlibat dalam penanganan COVID-19. Meski begitu, tentu saja bila BIN dan Polri melihat ada oknum TNI yang berada dalam jalur culas membebaskan orang dari kewajiban karantina, maka penindakan harus diserahkan ke lembaga TNI.
"Dengan keterlibatan BIN dan Polri, diharapkan pengawasan bisa lebih ketat dan berlapis. Tidak hanya pengawasan oleh TNI saja sebagai pelaksana secara internal, tapi BIN dan Polri menyiapkan mata dan telinganya untuk mengawasi," kata Khairul Fahmi.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) juga punya pandangan serupa. Perintah Jokowi terhadap BIN dan Polri adalah perintah jitu di tengah sergapan Omicron.
"Sudah tepat Presiden Jokowi minta Polri dan BIN mengawasi. Untuk aspek hukum (law enforcement) menjadi ranah Polri, dan untuk hal terkait dengan BIN, kecepatan kerja BIN dan leadership di BIN di bawah kepemimpinan Jenderal Purn Budi Gunawan yang penuh komitmen segera melakukan berbagai program seperti mobile laboratorium, intelijen medik, rapid test, disinfektan, menyumbang pusat-pusat kesehatan rujukan terutama di episentrum," tutur Nuning.
BIN dapat fokus terhadap kerja membantu tes, pelacakan, dan perawatan 3T: testing, tracing, treatment. Kerja seperti ini bisa dipertahankan sampai krisis COVID-19 selesai. Soal pelacakan, BIN adalah jagonya.
"BIN memiliki sistem deteksi awal yang bagus, dapat dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19," kata Nuning.
Lihat juga video 'Aturan Anyar, Durasi Karantina dari Luar Negeri Jadi 7 dan 10 Hari':
