Aturan Istimewa Karantina Pejabat Usai Heboh soal Mulan Jameela

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 22:19 WIB
Wide-angle view of a modern aircraft gaining the altitude outside the glass window facade of a contemporary waiting hall with multiple rows of seats and reflections indoors of an airport terminal El Prat in Barcelona
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/skyNext)
Jakarta -

Berbicara karantina, pejabat di Indonesia diberi dispensasi dengan bisa menjalani karantina mandiri di rumah saat pulang dari luar negeri. Aturan istimewa itu diterbitkan usai ramai kabar Mulan Jameela dan keluarganya tak menjalani karantina sepulang dari Turki.

Mulan Jameela adalah seorang anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Isu Mulan dan keluarganya tak menjalani karantina usai pulang dari Turki muncul sejak Minggu (12/12/2021).

Isu ini bergulir hingga akhirnya otoritas negara terkait karantina turut memberi penjelasan. Tidak seperti rakyat yang diwakilinya, Mulan selaku anggota DPR bisa menjalani karantina mandiri di rumah.

"Kalau itu di surat karantina dari BNPB nomornya lupa saya yang saya approve tanggal 5 (Desember) itu disebutkan bahwa ibu Raden Wulan Sari atau ibu Mulan Jameela itu sebagai anggota DPR RI memang dapat karantina mandiri di rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan," kata Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Agus Listiyono kepada wartawan, Senin (13/12).

Rekomendasi BNPB

Mulan menjalani karantina mandiri atas dasar rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Aturan bisa karantina mandiri itu ternyata berlaku untuk semua anggota DPR RI.

"Tidak Mulan Jameela aja, semua anggota DPR yang dapat rekomendasi ya sudah tahu. Kan sebelum keberangkatan sudah diajukan di BNPB," ujar Agus Listiyono.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan anggota Dewan dan pejabat negara setingkat menteri memang mendapat fasilitas karantina mandiri. Tentu saja, orang yang menjalani karantina mandiri tidak boleh ke luar rumah. Ke mal, misalnya.

"Jadi selama 10 hari diharapkan tidak ke mana-mana. Ada batasan-batasannya yang sudah kami sampaikan lewat surat edaran. Kalau memang ada yang melanggar, ini kasuistis, Bapak, jadi satu-dua bukan mencerminkan organisasi itu," kata Suharyanto.

Baca aturan dispensasi karantina bagi pejabat di halaman selanjutnya...