Kursi Wamensos Tersedia tapi Risma Bilang Bukan Keinginannya

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 06:01 WIB
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Wakil Menteri Sosial (Wamensos). Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengatakan adanya posisi Wamensos bukan karena keinginannya.

Posisi Wamensos diatur dalam Perpes Nomor 110 Tahun 2021 yang diteken oleh Jokowi. Nantinya, kinerja Mensos Risma bisa dibantu oleh Wamensos jika sudah diisi.

"Dalam memimpin Kementerian Sosial, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Sosial," demikian isi Pasal 2 Perpres tersebut seperti dilihat, (23/12).

Perpres yang mengatur Wamensos diteken 14 Desember, dijelaskan ruang lingkup tugas Wamensos. Pertama, membantu Mensos dalam merumuskan atau pelaksanaan kebijakan di Kemensos. Kemudian, membantu Mensos mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eseleon I.

Lantas, kapan posisi Wamensos itu bakal diisi? Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, memberikan penjelasan.

"Setiap perpres wakil menteri langsung menarik perhatian, ini selalu dikaitkan dengan urusan-urusan politik. Namun kami ingin tegaskan aturannya memang membuka itu, semuanya terkait judgement presiden," kata Faldo kepada wartawan, Senin (27/12).

Tak hanya Wamensos, Faldo menyebut banyak posisi wakil menteri lain juga belum diisi. Pengisian jabatan wakil menteri itu, kata Faldo, akan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Awal-awal saya ngantor di sini, ada juga pertanyaan soal Perpres Kemendikbud. Ada juga kementerian-kementerian lain, toh sampai sekarang belum ada pengisian jabatan tersebut. Artinya, itu slot yang selalu dibuka untuk memenuhi kebutuhan, apabila sudah dinilai butuh, akan diambil, kalau belum ya belum. Ini urusan pemerintahan, bukan politik," ujar Faldo.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: