ICW dkk Sebut Kolaborasi UU Baru dan Pimpinan Bikin Hancur Kinerja KPK

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 27 Des 2021 16:01 WIB
Kurnia Ramadhan
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Masyarakat Antikorupsi melakukan pencatatan kinerja KPK selama dua tahun sejak dipimpin oleh Firli Bahuri. Mereka menyoroti soal Undang-undang KPK baru serta pimpinan KPK yang mempengaruhi kinerja KPK.

Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI) dan Pukat UGM. Menurutnya, selama dua tahun KPK bekerja, dua aspek tersebut yang membuat kinerja KPK menurun.

"Catatan yang sudah disampaikan ICW, TI, dan Pukat UGM bisa menjadi momentum untuk memperbaiki aspek kinerja KPK. Kami tiba pada kesimpulan bahwa kebobrokan KPK kali ini memang semakin terkonfirmasi berasal dari dua hal yaitu UU KPK baru dan Komisioner KPK baru," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).

Kurnia menyebut pimpinan dalam kinerjanya tak memiliki langkah-langkah yang dilakukan untuk hal perbaikan. Menurutnya, KPK malah menimbulkan kekisruhan atas polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mengorbankan 57 pegawainya dipecat.

"Bukannya memperbaiki kinerja dalam aspek penindakan atau klaim pencegahan yang baik, ternyata berdasarkan catatan kami atau TI masih banyak yang diperbaiki tapi justru menciptakan situasi kekisruhan yang ga penting dengan memecat atau memberhentikan 57 pegawai KPK," katanya.

"Bentuk-bentuk pelemahan itu semakin jelas terjadi. Kalau dulu pelemahan terjadi dari luar KPK, tapi hari ini dari internal KPK, yaitu dari pimpinan KPK," tambahnya.

Selanjutnya, Kurnia juga menyinggung soal survei lembaga kepada KPK tahun ini tidak terdapat peningkatan. Hal itu, katanya, karena pelanggaran etik yang dilakukan para pimpinan.

"Ada isu pelanggaran etik di sana yang semakin men-downgrade citra KPK di tengah masyarakat sehingga wajar saja lembaga survei sejak era Firli Bahuri sampai detik ini tidak ada peningkatan kepercayaan publik, semuanya turun. 3 bulan terakhir ada Litbang Kompas, Indikator, Charta Politika. Kalau satu lembaga survei mungkin ada margin of error, kalau semua bilang begitu berarti kan erornya di KPK bukan di lembaga surveinya," katanya.

Masalah tersebut, kata Kurnia, akan berakhir jika KPK dipimpin oleh orang yang tidak bermasalah. Bahkan dia juga berharap ada peran pejabat politik yang berniat untuk menghapuskan UU KPK baru yang dinilai melemahkan.

"Ke depan akan semakin sulit situasinya KPK berubah seperti sedia kala. Kecuali pada 2023, KPK tak diisi orang bermasalah seperti saat ini dan ketika nanti ada kontestasi politik ada calon yang menawarkan untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK baru. Dua cara itu nggak bisa ditawar, nggak bisa diambil satu saja untuk mengembalikan KPK seperti sediakala," ujarnya.