ICW Desak Jokowi Tak Hanya Lip Service soal RUU Perampasan Aset

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 20 Des 2021 13:12 WIB
Aktivis anti korupsi dari ICW, Kurnia Ramadhana memberikan pernyataan pers di Gedung Dewan Pengawas KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (11/6/2021).  Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Dugaan tersebut terkait penggunaan sewa helikopter oleh Firli Bahuri, beberapa waktu lalu. (ARI SAPUTRA/detikcom)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pengundangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sebab, ICW memandang rencana tersebut hanya sebatas jargon tanpa ada tindakan.

"ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak hanya lip service terkait rencana pengundangan RUU Perampasan Aset. Sebab, selama tujuh tahun menjadi presiden, Bapak Joko Widodo lebih sering menempatkan isu antikorupsi hanya sebatas jargon, tanpa ada suatu tindakan konkret mendukungnya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Kurnia mengatakan ICW tak yakin bahwa proses RUU Perampasan Aset itu berjalan lancar di DPR. ICW memandang RUU ini penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Dari sisi DPR, ICW tidak meyakini proses legislasinya akan berjalan dengan lancar. Sebab, rekam jejak DPR selama ini jarang memprioritaskan undang-undang yang memperkuat penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.

"RUU Perampasan Aset ini menjadi penting, khususnya terhadap pemberantasan korupsi. Mengingat gap antara kerugian keuangan negara dengan uang pengganti masih sangat tinggi," sambungnya.

ICW mencatat kerugian keuangan negara tahun 2020 mencapai Rp 56 triliun, sedangkan uang penggantinya hanya Rp 19 triliun. Dengan itu, ICW berpandangan bahwa pendekatan hukum pidana yang menggunakan pendekatan in persona belum terbukti ampuh untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Selain itu, menurut Kurnia, RUU Perampasan Aset sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf c Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

"Ada sejumlah manfaat yang bisa didapatkan dengan mengundangkan RUU Perampasan Aset. Pertama, pembuktiannya lebih mudah karena berbeda dengan pembuktian yang dianut hukum pidana. RUU Perampasan Aset tidak lagi berbicara mengenai kesalahan individu atau membuktikan adanya niat jahat pelaku, dalam hal ini penuntut umum cukup menggunakan standar pembuktian formal. Sederhananya, jika ditemukan adanya tindak pidana lalu ada aset yang tercemar dari tindak pidana tersebut, maka penegak hukum dapat memproses hukum lebih lanjut dengan tujuan perampasan," ucapnya.