Setuju NU soal Tanah Pejabat Dibatasi, BPN: Itu Masalah Integritas

ADVERTISEMENT

Setuju NU soal Tanah Pejabat Dibatasi, BPN: Itu Masalah Integritas

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 26 Des 2021 07:45 WIB
T. Taufiqulhadi
Taufiqulhadi (Foto: Ari Saputra)

Taufiq mengatakan, di atas tanah ulayat yang telah diberi HPL itu warga bisa menggunakan dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Ketika HGU dan HGB berakhir, kata Taufiq, maka hak dikembalikan pada tanah ulayat.

"Dengan ada HPL itu, apakah HPL pemerintah pusat, pemerintah daerah maka di atas tanah ulayat itu dikasih HPL, di atas HPL itu boleh kemudian hidup hal lain seperti HGU, HGB. Nah setelah nanti HGB atau HGU berakhir maka dia akan kembali kepada pemiliknya kepada masyarakat adat karena sudah ada HPL yang melindungi. Jadi sudah ada undang-undang yang melindungi tanah adat dan tanah ulayat," katanya.

Taufik mengapresiasi warga yang meminta perlindungan atas tanah ulayat itu. Dia menyebut pemerintah berusaha akan melindungi tanah ulayat atau tanah adat.

"Jadi saya menganggap kesadaran untuk meminta perlindungan kepada pemerintah untuk melindungi tanah ulayat adalah sebuah permintaan yang menurut saya sangat relevan dan kami sangat mengapresiasinya dan insyaallah pemerintah akan melakukan hal tersebut dan UU telah memberikan hal itu dengan UU Cipta Kerja kemarin," jelasnya.

Muktamar ke-34 NU di Lampung sebelumnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi ke pemerintah, salah satunya terkait kedaulatan rakyat atas tanah. Muktamar NU mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang membatasi kepemilikan tanah oleh pejabat negara.

Selain itu, negara atau pemerintah juga dinilai perlu memperkuat perlindungan terhadap kepemilikan dan daulat rakyat atas tanahnya. Sebab titik tekan kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada industri dianggap menjadikan rakyat sebagai kelompok lemah dan rentan ditindas atas nama pembangunan.

"Negara perlu memberikan afirmasi dan fasilitasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat," ujar Ketua Komisi Rekomendasi Alissa Wahid seperti dikutip dari keterangan tertulis panitia Muktamar NU, Jumat (24/12).


(lir/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT