BPN Solo Pastikan Lahan Sriwedari Tak Bisa Dieksekusi, Ini Alasannya

Ari Purnomo - detikNews
Jumat, 24 Des 2021 13:55 WIB
Pemkot Solo jumpa pers konsep penataan Sriwedari, Jumat (24/12/2021).
Pemkot Solo jumpa pers konsep penataan Sriwedari, Jumat (24/12/2021). Foto: Ari Purnomo/detikcom
Solo -

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo memastikan lahan sengketa Sriwedari tidak bisa dieksekusi oleh pengadilan. Sebab, lahan sengketa Sriwedari tersebut sampai saat ini masih tercatat sebagai aset sah milik Pemkot Solo.

"Terkait masih status, bahwa 4 HP (HP 40, 41, 42, dan 26) yang dipegang Pemkot masih sah atas nama Pemkot Solo," terang Kasi Sengketa BPN Solo Slamet Suhardi usai jumpa pers Sriwedari di Bale Tawangarum, Balai Kota, Solo, Jumat (24/12/2021).

Dia mengatakan selama ini tidak ada catatan apapun menyangkut permasalahan sengketa Sriwedari. Slamet menyebut, meski akan ada pengajuan eksekusi lahan oleh ahli waris hal itu mustahil dilakukan.

"Yang jadi objek sita adalah RVE 295 itu tidak dikenal. Permohonan sita eksekusi terhadap RVE tidak bisa kami lakukan," ungkapnya.

"(Diajukan eksekusi) Nggak bisa karena yang diajukan eksekusi bukan hak atas nama tanahnya. Tapi hanya RVE 295," sambung Slamet.

Dia menerangkan sesuai peraturan perundang-undangan RVE tidak masuk dalam bagian status tanah yang bisa dieksekusi.

"Sesuai UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang ada (bisa dieksekusi) hanya hak milik, HGB, dan yang sesuai dengan peraturan UU," terang Slamet.

Slamet mengatakan dengan aturan itu lahan Sriwedari tidak akan bisa dieksekusi.

"Itu tidak memungkinkan untuk dieksekusi," pungkas Slamet.

Lihat juga video 'Warga Klaten Demo Protes Gugatan Ganti Rugi Tol Yogya-Solo':

[Gambas:Video 20detik]



(ams/mbr)