ADVERTISEMENT

Setuju NU soal Tanah Pejabat Dibatasi, BPN: Itu Masalah Integritas

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 26 Des 2021 07:45 WIB
T. Taufiqulhadi
Taufiqulhadi (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung meminta agar pemerintah membuat regulasi yang membatasi kepemilikan tanah bagi pejabat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan persoalan kepemilikan tanah pejabat lebih kepada masalah etika.

"Pejabat negara itu tidak ada sebuah pun dorongan ataupun stimulan dalam undang-undang yang meminta kepada pejabat negara itu untuk mereka memiliki tanah sebanyak-banyaknya, itu sudah pasti. Di dalam konteks negara Indonesia pejabat itu adalah warga negara maka dia berhak memiliki tanah, jika tidak diberi tanah maka itu adalah pelanggaran terhadap HAM," kata Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Sabtu (25/12/2021).

Taufiq mengatakan bahwa pejabat yang memiliki tanah di mana-mana lebih ke masalah etika. Secara prinsip, dia setuju agar pejabat membatasi soal kepemilikan tanah.

"Persoalan kemudian dia tanah di mana-mana itu adalah menurut saya masalah etika saja, seharusnya tidak boleh begitu pejabat negara. Jadi tidak ada itu adalah dorongan dan tidak ada peraturan yang mengatakan pejabat negara tidak boleh memiliki tanah, sebetulnya itu masalah integritas pribadi." lanjutnya.

Hingga saat ini, Taufiq mengatakan tidak ada undang-undang untuk membatasi pejabat memiliki tanah. Akan tetapi, dia setuju dengan imbauan NU agar meminta pejabat membatasi kepemilikan tanah.

"Tidak ada undang-undang, tidak ada regulasi terhadap hal tersebut. Karena itu sebetulnya itu diimbau kepada pejabat negara jangan memiliki tanah sesuka hatinya. Mentang-mentang pejabat itu tidak boleh ada tanah di mana-mana. Itu harus diimbau oleh organisasi seperti organisasi NU itu bagus," kata Taufiq.

"Kami justru sangat imbauan organisasi sebesar NU agar pejabat menahan diri. Jangan karena jabatannya kemudian memiliki tanah sesuka hatinya di mana-mana," sambungnya.

Lebih lanjut, menurut Taufiq, setiap pejabat telah memiliki pertanggungjawaban atas tanah yang dimilikinya. Hal itu adalah laporan kepada KPK mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPB).

"Sampai sekarang ini tidak ada (regulasi). Itu etika, dan pejabat itu taroklah seorang Dirjen ataupun direktur, itu pasti tidak bisa membeli tanah di mana-mana. Sebetulnya gajinya sudah terukur, kan kemudian sudah ada yang dari KPK itu, LHKPN. Jadi nanti di LHKPN dilihat siapa yang banyak, kan masyarakat harus menghukumnya," tutur dia.

Respons soal Lindungi Tanah Ulayat

Muktamar NU itu juga meminta pemerintah agar melindungi tanah ulayat dari perampasan. Taufiq mengatakan perlindungan terhadap tanah ulayat telah diatur dalam Undang-Undang Cipta kerja.

"Kedua masalah perlindungan terhadap tanah ulayat. Tanah ulayat itu dengan UU Cipta Kerja itu adalah sepenuhnya untuk melindungi tanah-tanah ulayat. Tanah ulayat itu nanti, misalkan di Bali itu adalah tanah adat. Itu sekarang bisa saja tanah ada itu dijual. Sekarang ini diberikan sebuah hak agar terlindungi tanah adat dengan HPL (Hak Pengelolaan)," kata Taufiq.

Simak juga video 'Gus Yahya Jadi Ketum PBNU, Pengamat: Bisa Jauhkan NU dari Politik Pragmatis':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT