Gubernur Banten Wahidin Halim berencana melaporkan insiden buruh yang menduduki ruang kerjanya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri merespons, setiap laporan masyarakat pasti diterima.
"Prinsipnya, semua laporan masyarakat akan diterima," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Jumat (24/12/2021).
Dedi mengatakan penyidik akan melakukan pendalaman terhadap aduan yang dilayangkan Gubernur Banten kepada Kapolri. Dedi menyebut Polda Banten-lah yang akan menanganinya.
"Tentunya nanti penyidik yang akan mendalami terlebih dahulu. Nanti Polda Banten dulu," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mau melaporkan insiden buruh menduduki ruang kerjanya kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kejadian itu ia anggap jadi preseden buruk bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugas.
"Perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, departemen dan lembaga terkait, Kapolri misalnya, akan saya sampaikan," kata Wahidin kepada wartawan di Tangerang, Kamis (23/12).
Peristiwa itu ia anggap preseden buruk untuk jabatan gubernur, bupati, dan wali kota saat mengambil keputusan. Khususnya saat membuat keputusan berdasarkan aturan pemerintah pusat.
"Kalau kita misalnya membuat keputusan berpihak pada buruh, kan salah, kan ada sanksi administratif. Sebenarnya saya bukan takut pada sanksi administratif. Kalau saya melihatnya lebih pada prospektif bagaimana kegiatan usaha berjalan, pengangguran tertanggulangi," ujarnya.
Ia mengatakan, di Indonesia, tiap tahun konflik perburuhan selalu terjadi mengenai upah. Tiap tahun mereka minta naik, sedangkan pengusaha bertahan. Tapi aksi demonstrasi buruh selalu mengarah ke kepala daerah.
(drg/fjp)