MenPAN-RB: Jarang Satu Periode KPK Bisa OTT Dua Menteri

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 23 Des 2021 14:59 WIB
Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo (Vadhia Lidyana/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK. Tjahjo menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua menteri dalam satu periode merupakan hal yang jarang terjadi.

"Kami mengapresiasi kepada KPK yang salah satu poinnya adalah memperkuat sistem. Dengan memperkuat sistem inilah, KPK dipimpin oleh Pak Firli ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang sangat signifikan. Jarang dalam satu periode dua menteri tertangkap OTT, beberapa kepala daerah, swasta, sampai ASN yang dari tahun ke tahun saya melihat masih ada kecenderungan meningkat," kata Tjahjo dalam webinar 'Launching Hasil Survei Penilaian Integritas 2021', Kamis (23/12/2021).

Selain itu, Tjahjo memberikan peringatan kepada pihak-pihak di kementerian/lembaga untuk berhati-hati dalam area yang berpotensi korupsi. Katanya, salah satunya dana bantuan sosial (bansos).

"Kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk hati-hati memahami masalah area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, yang berkaitan dengan dana hibah dan dana bansos, yang berkaitan dengan retribusi dan pajak, yang berkaitan dengan mekanisme pembelian barang dan jasa, yang berkaitan dengan jual-beli jabatan dan sekarang ditambah lagi oleh KPK yaitu tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah masalah perizinan," ujar Tjahjo.

Mengutip visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tjahjo mengupayakan mata rantai birokrasi agar segera terpotong menjadi pendek. Juga dapat mempercepat pelayanan masyarakat serta transparansi.

"Karena reformasi birokrasi yang merupakan visi-misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden jangka pendek adalah bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang panjang menjadi pendek, mempercepat proses pelayanan masyarakat secara transparan dan terbuka, dalam arti mana yang harus bayar, bayarnya berapa, selesai dalam berapa menit," katanya.

"Dalam berapa hari terbuka dan yang ketiga mempercepat proses perizinan investasi agar pertumbuhan perekonomian di daerah ini akan bisa berjalan dengan baik," sambungnya.

Selanjutnya, Tjahjo menyebut negara dengan tingkat korupsi yang rendah tentu akan mempercepat perkembangan negara. Namun dia juga menyinggung soal posisi Indonesia pada indeks prestasi korupsi di dunia masih berada di urutan 102.

"Negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah terbang memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat dan posisi Indonesia yang kemarin sudah dilaporkan oleh Bapak Ketua KPK kepada Bapak Presiden dan Bapak Wapres pada Hari Antikorupsi Sedunia, Indonesia masih belum pergeseran dari posisi 102," katanya.

"Di sisi lain, arahan Presiden tentang kemudahan berusaha, di mana praktik korupsi memang merupakan faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, masalah pungli dalam berbagai pelayanan publik," imbuhnya.

(azh/dhn)