Surat perintah penyelidikan (sprindik) terkait penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU pada 22-23 Desember 2021 yang digelar di Lampung bikin gempar. Usut punya usut, ternyata surat tersebut tidak benar.
KPK memastikan surat itu palsu. Sebab, tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK.
"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
Tampak sprindik tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Ali menegaskan nomor yang tercantum juga bukan milik resmi KPK.
"Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK," ujar Ali.
Ali menegaskan kepada oknum tersebut untuk menghentikan penyebaran hoaks demi kepentingan pribadi. Sebab, KPK sering kali menerima informasi hoaks yang bertujuan untuk pemerasan atau tindak kejahatan lainnya.
"KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," ucapnya.
Lihat juga video 'PBNU Bakal Bahas Operasi Kelamin-Sengketa Tanah di Muktamar Ke-34':
Simak selengkapnya di halaman berikut.
(eva/lir)