.webp)
Lebih lanjut Koalisi Masyarakat Sipil juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran karantina yang mencuat belakangan ini. Mereka menyebut kasus-kasus tersebut seharusnya menjadi dasar pemerintah pemerintah untuk memperketat aturan karantina.
"Adanya beberapa kasus pelanggaran karantina, seperti yang dilakukan oleh warga negara asing, selebritas, hingga anggota DPR, seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk lebih mengetatkan kembali ketentuan dan pelaksanaan di lapangan. Kasus suap karantina, pengistimewaan pejabat tertentu serta pengubahan aturan karantina SE COVID-19 25/2021, merusak rasa keadilan masyarakat," tegas Koalisi Masyarakat Sipil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, mereka mendesak pemerintah mengganti aturan dispensasi karantina bagi pejabat tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar aturan pengetatan karantina yang diberlakukan tidak diskriminatif dan dibuat berdasarkan sains.
"Karenanya, kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak Presiden Joko widodo meminta Ketua Satgas COVID-19 mencabut SE Kasatgas COVID-19 25/2021, dan menggantinya dengan ketentuan yang lebih berlandaskan pada sains dan berkeadilan bagi masyarakat. Ini perlu dilakukan guna memberikan pencegahan ancaman Omicron serta perlindungan kepada seluruh masyarakat," demikian pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan Masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat terdiri dari LaporCovid-19, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru Foundation, Hakasasi.id, dan Transparency International Indonesia (TII).
Selain itu, turut andil juga LBH Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Masyarakat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, serta Yayasan Desantara.
(zak/zak)
